Setoran bersih BUMN ditargetkan melonjak dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp200 triliun pada 2026. Presiden Prabowo Subianto menyebut target tersebut diproyeksikan tercapai tanpa Penyertaan Modal Negara atau PMN.
Lonjakan itu membuat target 2026 menjadi ujian besar bagi kemampuan perusahaan negara menghasilkan penerimaan dari laba dan efisiensi. Pemerintah menempatkan dividen bersih sebagai ukuran yang lebih mencerminkan kontribusi BUMN setelah memperhitungkan dukungan modal dari APBN.
Target Tanpa Pengurang PMN
Dividen bersih dihitung dengan mengurangi dividen yang dibukukan dengan PMN yang diterima BUMN. Dengan pendekatan itu, nilai setoran yang tersisa dipandang sebagai kontribusi bersih perusahaan negara kepada negara.
Prabowo mengatakan proyeksi 2026 mencapai Rp200 triliun tanpa ada PMN. Pernyataan itu disampaikan dalam laporan Detik Finance pada Jumat (14/8/2026).
“Dividen BUMN di 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai Rp 200 triliun tanpa ada PMN,” kata Prabowo. Tidak adanya PMN dalam proyeksi tersebut membuat pertumbuhan laba dan efisiensi menjadi faktor utama untuk mencapai sasaran.
2025 Menjadi Titik Penguat
Perkembangan pada 2025 menunjukkan perubahan besar dalam kemampuan BUMN menyetorkan dividen bersih. Laba perusahaan negara tercatat Rp326 triliun, sementara dividen yang dibukukan mencapai Rp142,3 triliun.
Setelah dikurangi PMN, dividen bersih 2025 tercatat Rp138 triliun. Selisih antara dividen bruto dan setoran bersih hanya Rp4,3 triliun pada tahun tersebut.
| Tahun | Laba BUMN | Dividen | Dividen Bersih |
|---|---|---|---|
| 2024 | Rp186 triliun | Rp85,5 triliun | Rp53 triliun |
| 2025 | Rp326 triliun | Rp142,3 triliun | Rp138 triliun |
| 2026 | — | — | Target Rp200 triliun |
Kontras dengan Posisi 2024
Pada 2024, laba BUMN berada di Rp186 triliun dan dividen tercatat mencapai Rp85,5 triliun. Namun, setoran bersih setelah dikurangi PMN menyusut menjadi Rp53 triliun.
Selisih pada 2024 mencapai Rp32,5 triliun, jauh lebih besar dibandingkan selisih 2025. Perbandingan itu menjelaskan mengapa PMN menjadi unsur penting dalam membaca besaran kontribusi BUMN kepada penerimaan negara.
Prabowo menggambarkan pergerakan dari Rp53 triliun menuju Rp200 triliun sebagai peningkatan yang sangat tajam. “Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari Rp 53 triliun ke Rp 200 triliun, atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN,” ujarnya.
Pembenahan Aset dan Manajemen
Prabowo mengaitkan perbaikan performa finansial BUMN dengan tata kelola manajemen dan efisiensi operasional. Pembenahan sistem internal dinilai membantu mendorong pertumbuhan laba serta meningkatkan kapasitas setoran dividen.
Ia juga memberikan apresiasi kepada pimpinan dan manajemen Danantara. Lembaga itu dinilai berperan dalam pembenahan pengelolaan aset BUMN dan penguatan efisiensi.
“Sekali lagi saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas pimpinan Danantara mendapat bintang kehormatan di suasana kemerdekaan ini,” kata Prabowo.
Target 2026 pada akhirnya akan mengukur daya tahan pembenahan tersebut. Pemerintah akan melihat apakah BUMN mampu mempertahankan kenaikan laba sekaligus meningkatkan setoran bersih tanpa tambahan PMN.
