Kontrak pembangunan kawasan parlemen di IKN telah mencapai Rp8,24 triliun untuk lima paket pekerjaan utama. Nilai besar itu kini dijalankan dalam situasi biaya operasional meningkat akibat lonjakan harga solar industri.
Otorita Ibu Kota Nusantara menargetkan seluruh pekerjaan fisik kawasan legislatif rampung pada 23 Desember 2027. Sasaran ini tetap dipertahankan meski pelaksana proyek dan penyedia logistik menghadapi tekanan biaya bahan bakar.
Lima Gedung Disiapkan untuk Lembaga Perwakilan
Kawasan legislatif akan menampung Gedung DPR, MPR, DPD, dan Gedung Sidang Paripurna. Pembangunan fasilitas tersebut menjadi bagian dari persiapan ruang kerja lembaga perwakilan di ibu kota baru.
Nilai kontrak terbesar berada pada paket Gedung DPR 2, sedangkan progres tertinggi tercatat pada Gedung Sidang Paripurna. Seluruh paket masih berada pada tahap awal pelaksanaan fisik.
| Paket Pekerjaan | Nilai Kontrak | Progres |
|---|---|---|
| Gedung Sidang Paripurna | Rp1,24 triliun | 12,147 persen |
| Gedung DPR 1 | Rp1,84 triliun | 11,029 persen |
| Gedung DPR 2 | Rp1,96 triliun | 9,927 persen |
| Gedung DPD | Rp1,48 triliun | 9,404 persen |
| Gedung MPR | Rp1,70 triliun | 10,559 persen |
Pejabat Pembuat Komitmen E.3 OIKN Alfrits Steeve Willy Makalew mengatakan target akhir 2027 telah ditetapkan untuk semua pekerjaan di kawasan legislatif. “Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai,” kata Alfrits.
Harga Solar Berubah Tajam
Kegiatan konstruksi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bergantung pada alat berat yang membutuhkan solar industri. Karena itu, kenaikan harga bahan bakar langsung memengaruhi beban pengoperasian proyek dan rantai logistik.
Tarif solar industri dilaporkan bergerak dari sekitar Rp12.500 per liter menjadi kisaran Rp20.000 per liter. Dalam periode tertentu, harga tersebut pernah naik hingga kisaran Rp28.000-Rp30.000 per liter.
Asosiasi Kontraktor Indonesia mencatat harga solar industri meningkat 41,52 persen per 1 Juli 2026. Data tersebut mencatat kenaikan harga minyak mentah sebesar 37,41 persen sejak akhir Februari 2026 sebagai salah satu latar belakang tekanan biaya.
Sony Alisa selaku Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN menyebut persoalan penyesuaian biaya energi telah dikeluhkan penyedia proyek. Pembahasan mengenai dampak kenaikan itu sedang dilakukan bersama pimpinan OIKN.
Kawasan Yudikatif Turut Dikebut
Di luar kompleks parlemen, OIKN membangun kawasan yudikatif untuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Plaza Keadilan, dan Masjid Kawasan. Progres fisik kawasan ini ditargetkan mencapai 40 persen hingga akhir 2026.
| Paket Pekerjaan | Nilai Kontrak | Realisasi atau Progres |
|---|---|---|
| Gedung Mahkamah Agung | Rp1,4 triliun | 12,5 persen dalam 8 bulan |
| MK, KY, dan Masjid Kawasan | Rp1,65 triliun | 12,41 persen |
Tahap pekerjaan yang akan dipercepat meliputi struktur, topping off, arsitektural, lanskap, dan interior. Sony menyampaikan harapan agar kemajuan 40 persen dapat dicapai sesuai target tahun berjalan.
Gedung yudikatif dirancang dengan standar ketahanan struktur untuk penggunaan jangka panjang. Menurut Sony, bangunan juga perlu ditempati serta dirawat secara berkala agar daya tahannya terjaga.
Dengan dua kawasan strategis dibangun bersamaan, pengendalian dampak biaya energi menjadi bagian penting dari pelaksanaan proyek IKN. OIKN tetap menjaga target akhir 2027 untuk penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif.
