Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama 2026 tidak boleh hanya dipandang sebagai angka. Capaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir itu, menurutnya, harus berujung pada kesejahteraan yang dirasakan mayoritas rakyat.
Prabowo menilai pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir pemerintah. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan harus diukur dari perbaikan hidup masyarakat, terutama warga pada lapisan ekonomi paling rentan.
“Di hadapan majelis ini bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita, pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita kebanyakan, tidak bermanfaat bagi kita,” kata Prabowo.
Pernyataan itu disampaikan saat pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia menjadikan pemerataan manfaat ekonomi sebagai arah yang perlu dijaga pemerintah.
Dampak Investasi bagi Masyarakat Bawah
Prabowo meminta setiap investasi yang masuk ke Indonesia menghasilkan dampak langsung bagi kehidupan rakyat. Dampak yang dimaksud meliputi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup kelompok masyarakat paling bawah.
“Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan, kualitas hidup rakyat kita terutama rakyat kita yang paling bawah,” ujarnya. Dengan pandangan itu, nilai investasi tidak cukup dinilai dari besaran modal yang ditanamkan.
Ia menempatkan kesempatan kerja sebagai salah satu jalur penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Investasi diharapkan tidak hanya menguntungkan sektor tertentu, tetapi juga memberi perbaikan nyata bagi warga.
G20 dan Tuntutan Menghapus Kelaparan
Prabowo mengaitkan agenda kesejahteraan itu dengan kedudukan Indonesia sebagai anggota G20. Menurut dia, status tersebut membawa tanggung jawab moral karena negara tidak sepatutnya masih membiarkan rakyat menghadapi kelaparan.
“Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin, kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya, kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia, Republik Indonesia,” kata Prabowo. Ia kemudian menegaskan, “Anggota G-20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar.”
Penekanan tersebut menunjukkan bahwa ukuran kemajuan negara tidak berhenti pada posisi dalam forum ekonomi dunia. Kondisi warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan tetap menjadi persoalan yang harus ditangani.
Hambatan Petani Harus Diatasi
Prabowo turut menyoroti sejumlah hambatan yang dialami petani, mulai dari pupuk yang sulit diperoleh hingga harga gabah yang jatuh ketika panen. Ia juga menyebut aturan yang berbelit-belit sebagai persoalan yang perlu diperbaiki.
Menurutnya, kemampuan menyediakan pangan bagi rakyat merupakan dasar kekuatan sebuah bangsa. “Bangsa yang kuat adalah negara yang mampu memberikan makan rakyatnya sendiri,” ujar Prabowo.
Ia meminta pemerintah menghadapi persoalan tersebut melalui langkah penyelesaian yang dapat dijalankan. Prabowo menolak pendekatan yang berfokus pada pencarian pihak untuk disalahkan.
“Walaupun, kita tidak menyalahkan siapapun kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tak boleh menghambat keputusan yang baik,” imbuhnya. Arah kebijakan yang disampaikan mencakup pertumbuhan yang merata, pekerjaan, serta penguatan pangan bagi masyarakat.
