Sebanyak 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak lagi beroperasi setelah dinilai gagal memenuhi standar Badan Gizi Nasional. Penutupan itu menjadi bagian dari pengetatan pengawasan terhadap dapur yang menyediakan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis.
BGN menegaskan kemampuan menyalurkan makanan tidak cukup untuk mempertahankan operasional sebuah SPPG. Fasilitas harus memenuhi persyaratan kualitas dan prosedur kerja demi menjaga keamanan penerima manfaat.
Di tengah penutupan tersebut, sekitar 27.000 SPPG masih tetap menjalankan kegiatan. Dapur-dapur itu dinilai memenuhi standar operasional dan kualitas yang berlaku dalam jaringan program MBG.
| Kelompok Fasilitas | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|
| SPPG dihentikan | 1.300 | Tidak memenuhi standar BGN |
| SPPG beroperasi | Sekitar 27.000 | Memenuhi ketentuan kualitas dan operasional |
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan perkembangan penutupan itu di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Agustus 2026. Detik Finance melaporkan evaluasi dilakukan secara bertahap terhadap dapur penyedia makanan di sejumlah daerah.
Dalam tiga minggu masa kepemimpinannya, jumlah SPPG yang dihentikan meningkat cukup cepat. Sebanyak sekitar 800 fasilitas ditutup terlebih dahulu, lalu disusul 500 fasilitas lain hingga mencapai 1.300 dapur.
Tidak Bergantung pada Pengelola
Penilaian BGN berlaku bagi seluruh mitra penyedia makanan tanpa pengecualian. Sudaryono menekankan bahwa identitas pemilik maupun pihak pengelola tidak menjadi dasar dalam menentukan kelanjutan operasi dapur.
Ukuran utama yang digunakan adalah kepatuhan terhadap sistem dan standar yang telah ditetapkan. Artinya, setiap SPPG perlu menjaga prosedur kelayakan agar tetap dapat beroperasi dalam program MBG.
BGN juga menyampaikan bahwa penutupan bukan semata tindakan sementara bagi dapur yang tidak dapat membenahi kekurangan. Fasilitas yang gagal memenuhi kelayakan dalam sistem penilaian dapat menghadapi penghentian operasional secara permanen.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk melindungi mitra SPPG yang telah bekerja dengan baik. Selain itu, penegakan standar dimaksudkan agar pelanggaran kelayakan tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
Test Kit Disorot sebagai Contoh Pengawasan
Sudaryono mencontohkan pengelolaan SPPG yang menggunakan test kit sebagai bagian dari pengawasan penyediaan makanan. Ia menyebut SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri belum mencatat satu pun kasus keracunan.
Contoh itu digunakan untuk menggambarkan pentingnya pengendalian mutu dalam operasional dapur. Pengawasan yang konsisten dinilai dapat membantu menjaga makanan yang disalurkan tetap sesuai standar.
Peran SPPG sangat penting karena fasilitas ini menangani penyediaan makanan bagi penerima manfaat program. Bagi BGN, ketidakmampuan memenuhi prosedur bukan hanya persoalan administrasi, melainkan juga berkaitan dengan kualitas dan keamanan makanan.
Dengan tetap beroperasinya sekitar 27.000 SPPG, program MBG masih dijalankan melalui jaringan dapur yang dinilai layak. Namun, angka penutupan 1.300 fasilitas menunjukkan pemenuhan standar akan menjadi penentu utama bagi setiap mitra.
