Maumere menjadi salah satu tujuan pengiriman 50 ribu paket sembako dari Bantuan Presiden untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan itu diberangkatkan pada Minggu, 16 Agustus 2026, dalam rangka mempercepat penanganan pascabencana.
Pengiriman paket bahan pokok dilakukan ketika pemerintah mengerahkan berbagai unsur untuk menangani dampak bencana di lapangan. Fokusnya adalah memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan yang dibutuhkan.
Selain paket sembako, penanganan melibatkan tim teknis dari PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog. Kehadiran unsur teknis tersebut melengkapi penugasan kementerian dan lembaga di wilayah penanganan.
Pejabat pemerintah pusat juga ditugaskan menuju Labuan Bajo dan Maumere. Mereka berasal dari unsur koordinasi kemanusiaan, pemerintahan daerah, pekerjaan umum, kebencanaan, pencarian dan pertolongan, kesehatan, serta sosial.
| Kelompok Penugasan | Penempatan |
|---|---|
| Menko PMK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB, Kepala Basarnas | Labuan Bajo dan Maumere |
| Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Sosial | Labuan Bajo dan Maumere |
| PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog | Penanganan lapangan |
Pengiriman Sembako untuk Warga Terdampak
Sekretariat Kabinet mengumumkan keberangkatan bantuan melalui unggahan Instagram. Dalam keterangannya, lembaga itu menyebut, “Selain itu telah diberangkatkan ke Maumere berupa 50.000 paket sembako dari Banpres untuk masyarakat terdampak.”
Paket sembako tersebut ditujukan bagi masyarakat yang mengalami dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pengiriman ke Maumere menjadi langkah awal pemerintah dalam menangani kebutuhan masyarakat setelah bencana.
Langkah itu berjalan berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran terkait. Presiden meminta penanganan dilaksanakan dengan cepat agar kebutuhan warga terdampak dapat segera dipenuhi.
Sekretariat Kabinet menyatakan, “Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.” Arahan tersebut menjadi pijakan pelibatan lintas kementerian, lembaga, dan tim teknis.
Pemerintah menegaskan akan terus hadir dalam penanganan dampak gempa NTT. Upaya di lapangan diarahkan untuk mempercepat respons sekaligus memastikan bantuan sampai kepada masyarakat terdampak.
