Para sekretaris jenderal partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan di Jakarta Selatan menjelang HUT RI ke-81. Konsolidasi itu berlangsung ketika pembahasan arah APBN dan nota keuangan ikut mendapat perhatian politik.
Forum tersebut menjadi ruang komunikasi bagi partai-partai yang berada dalam barisan pendukung pemerintah. Di sisi lain, PDIP menegaskan akan tetap menjalankan peran kritis dari luar pemerintahan.
Konsolidasi di Kediaman Sugiono
Pertemuan berlangsung pada Kamis malam, 13 Agustus 2026, di rumah dinas Sugiono di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Sugiono merupakan Menteri Luar Negeri sekaligus Sekjen Partai Gerindra.
Selain Sugiono, pertemuan dihadiri sekretaris jenderal Partai Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PKS, dan NasDem. Sejumlah partai nonparlemen juga turut mengikuti agenda para pengurus partai tersebut.
Kehadiran para sekjen mencerminkan upaya menjaga komunikasi politik di dalam Koalisi Prabowo. Pertemuan itu disebut diarahkan untuk menyamakan pandangan terkait agenda pemerintahan dan politik.
Sugiono menyatakan acara tersebut dikemas dalam suasana kekeluargaan. Namun, pertemuan itu juga dipakai untuk mengevaluasi perjalanan koalisi yang telah berjalan hampir dua tahun.
“Kami berkumpul dalam suasana kekeluargaan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merefleksikan perjalanan koalisi selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,” ujar Sugiono. Pernyataan itu menunjukkan pertemuan tidak hanya berhubungan dengan momentum peringatan kemerdekaan.
| Aspek | Rincian |
|---|---|
| Tanggal pertemuan | 13 Agustus 2026 |
| Tempat | Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan |
| Tuan rumah | Sugiono |
| Fokus pertemuan | Komunikasi, refleksi koalisi, dan penyamaan visi |
PDIP Menempatkan Diri di Luar Pemerintahan
PDIP tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena memilih berada di luar pemerintahan. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan posisi itu digunakan untuk mengkritisi kebijakan, terutama pada tahap penerapannya.
Djarot menyebut kritik partainya disampaikan dengan memperhatikan suara masyarakat. Ia menegaskan peran tersebut tetap dijalankan meski PDIP tidak berada dalam struktur pemerintahan.
“Dan PDIP Perjuangan itu tetap meskipun berada di luar pemerintahan mengkritisi kebijakan-kebijakan terutama dari sisi aplikasi kebijakan pemerintahan saat ini, dengan mendengarkan suara dari rakyat,” kata Djarot. Sikap itu menempatkan PDIP sebagai partai yang memilih pengawasan dari luar.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto menilai pertemuan para sekjen koalisi sebagai hal yang wajar dalam kehidupan politik. Ia melihat kemungkinan penyatuan visi tersebut berkaitan dengan pembahasan APBN dan nota keuangan.
“Kalau saya melihat orang bertemu itu bagian dari part of the game kan, wajar-wajar. Mereka bersatu, mungkin mau satu visi menghadapi APBN, mau satu visi dalam nota keuangan,” ujar Utut. Pandangan itu disampaikan setelah Sidang Tahunan MPR di kompleks parlemen pada Jumat, 14 Agustus.
Utut mengatakan PDIP tetap mendukung kebijakan pemerintah secara proporsional. Jika terdapat kebijakan yang dianggap tidak tepat, partai akan menyampaikan kritik tanpa mengambil sikap menyerang.
“Kalau kita kan memang mendukung, tetapi kalau ada yang dirasakan nggak pas, kita memberikan kritikan. Tetapi tidak menghajar ya, memberikan kritikan,” kata Utut. Menjelang HUT RI ke-81, konsolidasi koalisi dan pengawasan dari luar pemerintahan pun terlihat berjalan dalam waktu bersamaan.
