Target pertumbuhan ekonomi 6% dalam RAPBN 2027 dinilai belum cukup menjadi ukuran keberhasilan kebijakan anggaran. Pertumbuhan tersebut, menurut ekonom Aliansi Ekonom Indonesia Bernardus Marcello Agieus, harus dapat dibuktikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Marcello mengingatkan bahwa angka makroekonomi tidak otomatis menunjukkan manfaat yang merata. Pemerintah perlu menjawab siapa yang benar-benar menikmati pertumbuhan dan siapa yang selama ini menopangnya.
“Pertumbuhan ekonomi tujuan terbesarnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Marcello. Pandangan itu menempatkan hasil dari program dan pembiayaan negara sebagai ukuran yang lebih penting daripada capaian angka semata.
Belanja Besar Perlu Hasil yang Jelas
Efektivitas program prioritas menjadi bagian penting dari kritik terhadap RAPBN 2027. Marcello menilai belanja harus dipusatkan pada kegiatan yang produktif dan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang terukur.
Ia mendorong pemerintah melakukan refocusing dan reprioritizing anggaran. Langkah itu diperlukan agar dana negara tidak habis untuk aktivitas yang memiliki manfaat ekonomi terbatas.
Belanja pemerintah pusat juga diminta tidak terserap hanya untuk kegiatan koordinasi dan rapat. “Jangan sampai, APBN yang di pusat itu hanya habis untuk koordinasi dan rapat,” kata Marcello.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu contoh belanja yang disorot, khususnya karena berada dalam anggaran pendidikan. Besarnya alokasi dana, menurut Marcello, tidak serta-merta menjamin dampak ekonomi apabila kualitas pemakaian anggaran dan pelaksanaan program lemah.
Utang Harus Dilihat dari Arah Penggunaannya
Pembiayaan melalui utang juga tidak cukup dinilai dari rasio terhadap batas 60%. Marcello menyatakan fokus utama seharusnya terletak pada tujuan utang dan produktivitas penggunaan dana tersebut.
“Meskipun memang masih jauh di bawah 60%, tapi lebih kepada ke mana utang ini akan diarahkan nanti,” ujarnya. Penggunaan utang yang tidak menghasilkan manfaat produktif berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah pada masa mendatang.
| Aspek RAPBN 2027 | Pertanyaan Utama |
|---|---|
| Pertumbuhan 6% | Apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat? |
| Program prioritas | Apakah belanja menghasilkan dampak ekonomi yang memadai? |
| MBG | Apakah kualitas pelaksanaan sejalan dengan besarnya anggaran? |
| Utang | Apakah pembiayaan diarahkan untuk tujuan produktif? |
Marcello menyampaikan penilaian itu dalam diskusi Meja Redaksi B-Universe bertajuk Live Nonton Bareng Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo: Bongkar Nota Keuangan & RAPBN 2027! pada 14 Agustus 2026. Ia menilai potret APBN yang baik secara umum belum cukup untuk menjelaskan kualitas kebijakan di baliknya.
Dalam pandangannya, persoalan yang belum dijawab itu merupakan “gajah di ruangan” yang perlu dibicarakan secara terbuka. Ia mengibaratkan masalah tersebut seperti sampah yang dimasukkan ke bawah karpet.
Pemerintah dinilai perlu membuka arah belanja, manfaat program, dan konsekuensi pembiayaan secara lebih jelas. Kejelasan itu dibutuhkan agar postur RAPBN 2027 tidak hanya terlihat sehat, melainkan juga mampu memberi hasil nyata tanpa membebani kapasitas fiskal ke depan.
