Kenaikan utang luar negeri Indonesia pada triwulan II 2026 ditopang oleh sektor publik, ketika pembiayaan swasta masih berkontraksi. Total kewajiban luar negeri Indonesia tercatat US$453,4 miliar atau tumbuh 4,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Perbedaan arah antara sektor publik dan swasta menjadi penanda utama perkembangan pembiayaan eksternal pada periode tersebut. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang publik meningkat, sedangkan kontraksi utang swasta mulai mereda.
Pergerakan Pemerintah dan Swasta Berbeda
| Kelompok | Posisi Triwulan II 2026 | Pertumbuhan Tahunan | Perkembangan Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Pemerintah | US$216,3 miliar | Tumbuh 2,9% | Melambat dari 3,8% |
| Swasta | US$194,6 miliar | Terkontraksi 0,6% | Membaik dari kontraksi 1,3% |
Utang luar negeri pemerintah berada di posisi US$216,3 miliar pada triwulan II 2026. Pertumbuhannya mencapai 2,9% secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan 3,8% pada triwulan sebelumnya.
Meski laju pertumbuhannya melandai, aliran modal asing ke Surat Berharga Negara meningkat. Kondisi itu menunjukkan kepercayaan investor yang tetap tinggi terhadap instrumen pembiayaan pemerintah.
Di sisi lain, utang luar negeri swasta tercatat US$194,6 miliar. Nilainya masih terkontraksi 0,6% secara tahunan, tetapi lebih baik dibandingkan kontraksi 1,3% pada triwulan I 2026.
Kontraksi sektor swasta terutama dipengaruhi penurunan utang luar negeri lembaga keuangan sebesar 3,4% secara tahunan. Penurunan itu menahan pertumbuhan pembiayaan eksternal dari korporasi dan lembaga keuangan swasta.
Dana Pemerintah Mengarah ke Sektor Utama
Pemanfaatan utang luar negeri pemerintah terbesar diarahkan ke jasa kesehatan dengan porsi 22,0%. Administrasi pemerintah dan pertahanan menyusul dengan porsi 20,6%.
Pendidikan menerima 16,2% dari pembiayaan tersebut. Sektor konstruksi memperoleh 11,5%, sementara transportasi dan pergudangan menyerap 8,5%.
Alokasi ini menempatkan layanan dasar dan sektor produktif sebagai tujuan utama pembiayaan pemerintah. Pemanfaatan dana tersebut berjalan bersamaan dengan upaya menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan nasional.
Mayoritas Kewajiban Berjangka Panjang
Struktur utang luar negeri Indonesia masih didominasi pembiayaan berjangka panjang. Sebanyak 82,1% dari total utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang, sedangkan rasio terhadap Produk Domestik Bruto berada di level 30,6%.
Di kelompok swasta, 75,7% utang luar negeri juga berjangka panjang. Industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian menguasai 79,4% dari total utang swasta.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyatakan peningkatan utang publik terjadi di tengah kontraksi swasta yang lebih rendah. Pemerintah dan Bank Indonesia melanjutkan koordinasi untuk meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
