Di tengah pertumbuhan ekonomi 5,29% pada triwulan II-2026, sebanyak 7,22 juta penduduk usia kerja masih tercatat menganggur pada Mei 2026. Angka ini memperlihatkan bahwa kenaikan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya menghadirkan rasa aman bagi tenaga kerja.
Pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor serta dominasi pekerjaan informal memperkuat kekhawatiran tersebut. Tantangan ekonomi kini tidak hanya terletak pada penciptaan pekerjaan, melainkan juga pada kualitas, kepastian pendapatan, dan perlindungan bagi pekerja.
Pengangguran Terjadi di Tengah Pertumbuhan
Dari total penduduk usia kerja yang menganggur, sekitar 14,31% atau 1.033.182 orang merupakan lulusan sarjana terapan hingga doktoral. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan belum selalu sejalan dengan tersedianya lapangan kerja produktif.
Tambahan pekerja informal juga tercatat sekitar 1,16 juta orang, lebih tinggi dibanding tambahan pekerja formal yang berada di kisaran 740 ribu orang. Hampir enam dari sepuluh penduduk bekerja masih menggantungkan penghidupan pada sektor informal dengan pendapatan yang lebih rentan berubah.
Program Maganghub dari Kementerian Ketenagakerjaan dapat memberi stimulus jangka pendek bagi pencari kerja. Namun, pemagangan belum dapat menggantikan kebutuhan terhadap pekerjaan permanen yang ditopang investasi, industri, dan iklim usaha yang sehat.
| Indikator | Nilai | Periode |
|---|---|---|
| Pertumbuhan ekonomi | 5,29% secara tahunan | Triwulan II-2026 |
| Pertumbuhan ekonomi | 5,61% secara tahunan | Triwulan I-2026 |
| Konsumsi pemerintah | 15,97% secara tahunan | Triwulan II-2026 |
| Penduduk usia kerja menganggur | 7,22 juta orang | Mei 2026 |
Daya Beli Terasa di Usaha Kecil
Tekanan ekonomi juga terlihat pada tingkat rumah tangga dan usaha kecil. Seorang pedagang mi ayam kaki lima di Kuningan, Jakarta Selatan, menyebut penjualannya turun dari sekitar 70 mangkuk menjadi kurang dari 50 mangkuk per hari.
Harga satu porsi mi ayam tersebut tetap dipertahankan sebesar Rp15.000. Situasi itu menggambarkan pilihan sulit yang dihadapi usaha kecil ketika konsumsi melemah, yakni menaikkan harga, menekan biaya, atau menerima penurunan pendapatan.
Pelemahan daya beli dapat langsung memengaruhi perputaran ekonomi di tingkat lokal. Saat belanja masyarakat berkurang, pelaku usaha kecil menghadapi keterbatasan untuk mempertahankan pendapatan sekaligus menjaga keberlangsungan pekerjaan.
Pertumbuhan Melambat dari Triwulan Sebelumnya
Badan Pusat Statistik mencatat produk domestik bruto atas dasar harga berlaku pada triwulan II-2026 mencapai Rp6.552,1 triliun. Sementara itu, produk domestik bruto atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp3.576,2 triliun.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 sebesar 5,29% secara tahunan, lebih rendah dibanding 5,61% pada triwulan I-2026. Selisih tersebut menandakan aktivitas ekonomi masih menghadapi tekanan dari kondisi domestik maupun faktor global.
Konsumsi pemerintah yang tumbuh 15,97% secara tahunan menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi pada periode itu. Program Makan Bergizi Gratis turut disebut sebagai faktor yang mendorong belanja pemerintah.
Belanja Negara dan Tekanan Fiskal
Peran besar belanja pemerintah membuat efektivitas penggunaan anggaran menjadi semakin penting. Setiap rupiah belanja fiskal diharapkan menciptakan efek pengganda berupa pendapatan, kesempatan kerja, produktivitas, dan penguatan daya beli.
Tekanan juga muncul di daerah ketika pemerintah pusat menyiapkan suntikan Rp18,9 triliun bagi pemerintah daerah yang mengalami kekurangan anggaran. Dana itu diharapkan menjangkau 546 pemerintah daerah, terutama untuk menghadapi kesulitan pembayaran gaji PPPK.
Apabila porsi besar APBD terserap untuk belanja pegawai, ruang anggaran bagi pelayanan publik dan pembangunan ekonomi lokal dapat menyempit. Kondisi ini membuat komposisi belanja daerah menjadi penting dalam menjaga dampak anggaran bagi masyarakat.
Beban APBN turut mencakup rencana pembayaran utang KDMP dengan total kredit Rp240 triliun, anggaran MBG, pembangunan IKN, serta pengambilalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Reorientasi fiskal diperlukan agar berbagai komitmen tersebut tetap memberi ruang bagi sektor produktif dan penciptaan pekerjaan nyata.
Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna bila mampu memperluas pekerjaan formal dan menjaga pendapatan rumah tangga. Pada momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, ukuran kesejahteraan tidak hanya bertumpu pada angka pertumbuhan, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat hingga ke daerah.
