Sebanyak 22,1 juta siswa menjadi sasaran Program Indonesia Pintar dalam rencana anggaran pendidikan 2027. Pemerintah menyiapkan total Rp820,9 triliun untuk membiayai berbagai program pendidikan, termasuk bantuan bagi mahasiswa dan dukungan bagi guru.
Besarnya jumlah penerima PIP menunjukkan bantuan pendidikan langsung tetap menjadi fokus utama belanja negara. Di saat yang sama, anggaran tersebut juga memuat program Makan Bergizi Gratis untuk 60,6 juta penerima.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana penganggaran itu akan diimplementasikan pada 2027. Tujuannya adalah memperkuat pemerataan akses sekaligus kualitas pendidikan bagi masyarakat.
Purbaya memaparkan rencana tersebut dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, pada Jumat, 14 Agustus 2026. Ia mengatakan kebijakan itu mencakup dukungan pendidikan dari sekolah hingga perguruan tinggi.
Bantuan Siswa, Mahasiswa, dan Guru
Selain PIP untuk 22,1 juta siswa, pemerintah mengalokasikan KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa. Bantuan tersebut menjadi bagian dari sasaran belanja pendidikan yang telah disiapkan untuk 2027.
Anggaran juga diperuntukkan bagi Tunjangan Profesi Guru Non-PNS yang menyasar 1,3 juta guru. Dukungan ini berjalan beriringan dengan rencana peningkatan sarana dan mutu pendidikan.
“Jadi, itu akan kita implementasikan di tahun 2027, antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan PIP kuliah kepada 1,1 juta siswa,” kata Purbaya.
| Program atau Sektor | Nilai atau Jumlah | Peruntukan |
|---|---|---|
| Pendidikan | Rp820,9 triliun | PIP, KIP Kuliah, guru, MBG, sekolah unggul |
| Perlindungan sosial | Rp559,9 triliun | Menjaga daya beli kelompok miskin dan rentan |
| Ketahanan pangan | Rp195,3 triliun | Penguatan pertanian dan produksi pangan |
MBG dan Sekolah Unggul Masuk Rencana
Pemerintah memasukkan Makan Bergizi Gratis sebagai unsur dalam belanja pendidikan 2027. Program ini direncanakan menjangkau 60,6 juta penerima sebagai bagian dari upaya mendukung kualitas pembelajaran.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan tujuh sekolah unggul Garuda. Sekolah rakyat turut disebut sebagai salah satu langkah yang akan dijalankan pemerintah.
Alokasi pendidikan tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi mengamanatkan sedikitnya 20 persen APBN dialokasikan untuk penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.
Belanja Sosial dan Pangan Menyusul
Selain pendidikan, perlindungan sosial menerima anggaran Rp559,9 triliun pada 2027. Nilainya disebut tumbuh 10 persen dibandingkan anggaran perlindungan sosial 2026.
Belanja ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan kelompok rentan. Pemerintah juga mengarahkannya untuk menekan kemiskinan ekstrem.
Sektor ketahanan pangan memperoleh Rp195,3 triliun atau sekitar 2,3 persen lebih tinggi daripada anggaran 2026. Penggunaannya mencakup pencetakan 100.000 hektar sawah baru dan optimasi 200.000 hektar lahan pertanian.
Pemerintah turut menyiapkan pengadaan 23.528 unit alat dan mesin pertanian. Revitalisasi 616 hektar lahan garam juga masuk dalam rencana pemanfaatan anggaran ketahanan pangan tersebut.
