Dana bencana Rp5 triliun yang disiagakan pemerintah bukan batas akhir pembiayaan ketika krisis membesar. Pemerintah akan menambah anggaran apabila BNPB mengajukan kebutuhan yang jelas dari wilayah terdampak.
Mekanisme itu disiapkan agar kebutuhan darurat tidak menunggu proses anggaran yang panjang. Kementerian Keuangan menyatakan prosedur pencairan untuk penanganan bencana dirancang secara responsif.
Permintaan Resmi Menjadi Dasar
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan segera menindaklanjuti permintaan resmi yang masuk. Penilaian kebutuhan tetap mengacu pada situasi nyata di lapangan.
“Begitu ada permintaan resmi masuk, kami langsung tindak lanjuti dengan cepat. Khusus untuk kebutuhan bencana, SOP kita memang dirancang responsif, selama permintaannya jelas,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, dana bencana selalu berada dalam posisi siaga sebesar Rp5 triliun. Kebutuhan yang melampaui nilai tersebut dapat dipenuhi melalui tambahan pembiayaan.
“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” kata Purbaya, dikutip Liputan6.com dari Antara pada Senin, 17 Agustus 2026.
Di luar anggaran Kementerian Keuangan, BNPB memiliki dana siap pakai sekitar Rp500 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak sebelum dukungan tambahan dibutuhkan.
Gempa M 7,7 Menjadi Ujian Respons Awal
Skema pembiayaan tersebut relevan dalam penanganan gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Gempa mengguncang sisi utara Pulau Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 05.58 WITA.
Data BNPB hingga Minggu malam, 16 Agustus 2026, menunjukkan 54 warga meninggal dunia dan 199 orang mengalami luka-luka. Sebanyak 9.963 warga mengungsi, sementara 1.528 kepala keluarga tercatat terdampak.
| Dampak Gempa | Jumlah | Rincian |
|---|---|---|
| Warga meninggal | 54 orang | Data hingga 16 Agustus 2026 malam |
| Warga luka-luka | 199 orang | Terdampak gempa M 7,7 |
| Warga mengungsi | 9.963 orang | Pengungsi dari wilayah terdampak |
| Rumah rusak | 2.403 unit | Berat, sedang, dan ringan |
Kerusakan rumah mencapai 2.403 unit, dengan 1.543 unit di antaranya mengalami rusak berat. Rumah rusak sedang tercatat sebanyak 328 unit, sedangkan rumah rusak ringan mencapai 532 unit.
Kerusakan Meluas ke Infrastruktur
Layanan pendidikan dan kesehatan ikut terdampak oleh gempa di Nagekeo. BNPB melaporkan 22 fasilitas pendidikan rusak serta 88 fasilitas pendidikan lainnya terdampak.
Di sektor kesehatan, dampak tercatat pada 211 fasilitas. Rinciannya terdiri atas 21 rumah sakit dan 190 puskesmas.
Kerusakan atau dampak juga dilaporkan pada satu gudang Perum Bulog, 42 fasilitas umum, 65 rumah ibadah, dan 105 unit kantor. Sebanyak 18 fasilitas irigasi serta 34 titik jalan turut terdampak.
Perkembangan kerusakan dan kebutuhan penanganan masih dapat berubah seiring pembaruan data di lapangan. Pemerintah menyatakan dukungan anggaran akan diarahkan untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
