Selama puluhan tahun, Belanda tidak menempatkan 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Pemerintah di Den Haag justru memakai 27 Desember 1949, tanggal hasil Konferensi Meja Bundar, sebagai acuan resminya.
Perubahan baru terlihat pada 17 Agustus 2005 ketika Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot menghadiri upacara kemerdekaan di Istana Negara, Jakarta. Kehadiran itu menandai pengakuan Belanda terhadap tanggal proklamasi Indonesia setelah sekitar 60 tahun.
Perbedaan ini bukan hanya menyangkut penulisan tanggal dalam catatan sejarah. Di belakangnya terdapat konflik bersenjata, kepentingan ekonomi kolonial, serta beban finansial yang harus dipikul Indonesia setelah kemerdekaan.
Dua Tanggal dalam Sejarah Hubungan Indonesia-Belanda
| Tanggal/Tahun | Peristiwa | Keterangan |
|---|---|---|
| 17 Agustus 1945 | Proklamasi Kemerdekaan Indonesia | Tanggal yang diakui Belanda pada 2005 |
| 27 Desember 1949 | Konferensi Meja Bundar | Tanggal yang lama dijadikan acuan Belanda |
| 17 Agustus 2005 | Bernard Bot hadir di Jakarta | Belanda menyampaikan penyesalan atas kolonialisme |
| 2023 | Pernyataan Raja Willem-Alexander | Permintaan maaf resmi atas aksi penjajahan |
Penetapan 27 Desember 1949 sebagai acuan lama Belanda terkait dengan berakhirnya konfrontasi melalui KMB. Namun, bagi Indonesia, 17 Agustus 1945 tetap menjadi tanggal proklamasi yang menjadi dasar berdirinya negara.
Pengakuan pada 2005 karena itu membawa makna diplomatik dan historis sekaligus. Belanda pada akhirnya mengakui posisi 17 Agustus 1945 dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Konflik dan Kepentingan Setelah Perang Dunia II
Setelah Perang Dunia II, Belanda ingin kembali menguasai sumber daya di Hindia Belanda. Motif ekonomi itu disebut sebagai salah satu alasan yang mendorong sikap keras Belanda terhadap kemerdekaan yang telah diproklamasikan Indonesia.
Upaya penguasaan kembali tersebut berhadapan dengan perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Kedatangan pasukan Belanda pada akhir 1949 memicu peperangan hebat dengan militer Indonesia.
Konflik bersenjata itu akhirnya berakhir melalui perundingan KMB. Akan tetapi, hasil perundingan tersebut tidak membuat Indonesia terbebas dari seluruh konsekuensi masa kolonial.
Pemerintah Indonesia dituntut menanggung seluruh utang kolonial dalam hasil KMB. Kewajiban itu menjadi tekanan finansial bagi negara yang baru berdiri dan ikut membebani perekonomian nasional pada masa awal kemerdekaan.
Penolakan yang Pernah Menghambat Pengakuan
Satu dekade sebelum kehadiran Bernard Bot, rencana perubahan sikap sempat muncul pada 1995. Ratu Beatrix ketika itu direncanakan menghadiri perayaan 17 Agustus di Jakarta.
Rencana kunjungan tersebut akhirnya dibatalkan setelah mendapat penolakan keras dari kelompok veteran perang Belanda dan Perdana Menteri Willem Cockless. Peristiwa itu menunjukkan sensitivitas isu pengakuan kemerdekaan Indonesia masih kuat di Belanda pada masa tersebut.
Pada 2005, Bernard Bot menyampaikan penyesalan mendalam atas penderitaan masyarakat Indonesia akibat tindakan kolonialisme. Ia mengatakan, “Atas nama pemerintah Belanda, saya ingin mengungkapkan penyesalan mendalam atas semua penderitaan itu. Mari kita menyongsong masa depan bersama-sama dengan penuh keyakinan.”
Pernyataan penyesalan itu kemudian diikuti permintaan maaf resmi Raja Willem-Alexander pada 2023 atas aksi penjajahan. Perjalanan dari acuan 1949 menuju pengakuan 17 Agustus 1945 memperlihatkan panjangnya proses menghadapi warisan kolonial dalam hubungan kedua negara.
