Indonesia didorong tidak berhenti sebagai sumber bahan mentah dan pasar bagi produk bernilai tambah. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai hilirisasi industri harus menjadi bagian penting dari arah pembangunan nasional.
Menurut Lestari, kepentingan nasional perlu menjadi kompas dalam menjalankan agenda tersebut. Target untuk menjadi produsen sekaligus pencipta nilai tambah memerlukan kerja yang terhubung antara pemerintah pusat dan daerah.
Nilai Tambah Perlu Dibangun Bersama
Hilirisasi tidak dapat berjalan optimal tanpa orkestrasi kebijakan yang baik di berbagai wilayah. Setiap daerah memiliki bentang geografis dan basis ekonomi yang berbeda sehingga pelaksanaan pembangunan tidak bisa disamakan.
Perbedaan karakter wilayah juga memengaruhi kebutuhan pembangunan, termasuk dalam penguatan pangan dan energi. Lestari memandang kebijakan nasional perlu cukup peka untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tiap daerah.
“Kita ingin Indonesia tidak hanya menjadi sumber bahan mentah dan pasar, tetapi menjadi produsen dan pencipta nilai tambah,” pungkas Lestari. Ia menegaskan tujuan itu hanya dapat terwujud bila pusat dan daerah memiliki koordinasi yang baik.
Sinergi tersebut dinilai penting agar agenda pembangunan tidak hanya menghasilkan target di tingkat pusat. Hasil pembangunan harus dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.
Sidang Tahunan sebagai Ruang Evaluasi
Sidang Tahunan MPR RI dinilai dapat menjadi ruang untuk menilai keterhubungan antara kebijakan nasional dan kebutuhan rakyat. Lestari menyebut forum itu bukan sekadar kegiatan seremonial yang berlangsung setiap tahun.
“Sidang Tahunan MPR RI bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan tolok ukur kesinambungan pembangunan dan ruang pertanggungjawaban publik,” kata Lestari dalam keterangan tertulis pada Jumat, 14 Agustus 2026. Forum ini, menurutnya, memiliki posisi strategis bagi keberlanjutan agenda pembangunan bangsa.
Rerie, sapaan Lestari, juga melihat sidang tahunan sebagai episentrum pemikiran kebangsaan. Melalui forum itu, arah pembangunan dapat diuji untuk memastikan tidak ada wilayah yang terabaikan.
Keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari terlaksananya program di tingkat pusat. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan kebijakan menjawab persoalan rakyat secara adil dan merata.
Ketimpangan dan Aspirasi Wilayah
Perhatian pada pembangunan daerah menjadi bagian dari dorongan Lestari terhadap arah kebijakan pemerintah. Aspirasi daerah, menurutnya, perlu menjadi arus utama agar pembangunan tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Pidato kenegaraan dan Nota Keuangan juga perlu mencerminkan komitmen untuk mengatasi ketimpangan. Kedua dokumen itu diharapkan memperlihatkan langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi.
Medcom.id melaporkan Lestari berharap seluruh elemen bangsa membangun kolaborasi dalam menjalankan agenda pembangunan. Kolaborasi itu dipandang penting agar pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah nasional berpihak pada kesejahteraan rakyat.
