Kebutuhan guru BK dan PAI menjadi persoalan paling mendesak di SMA dan SMK negeri Kabupaten Malang. Di tengah kekurangan hampir 200 tenaga pendidik, dua bidang tersebut dinilai penting karena berkaitan dengan pendampingan siswa dan pembelajaran agama.
Komisi E DPRD Jawa Timur menilai kekosongan guru tidak boleh terus berlangsung. Jika kebutuhan tenaga pengajar tidak segera dipenuhi, kualitas layanan pendidikan di sekolah negeri berpotensi terdampak.
BK dan PAI Menjadi Kebutuhan Mendesak
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menyatakan sekolah negeri di Kabupaten Malang memerlukan tambahan kurang lebih 200 guru. Ia menyoroti guru Bimbingan Konseling dan Pendidikan Agama Islam sebagai kategori yang perlu segera mendapat perhatian.
Menurut Puguh, kebutuhan guru bukan sekadar persoalan jumlah pegawai. Kekurangan pengajar pada bidang tertentu dapat memengaruhi pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendampingan yang diterima siswa.
“Data terbaru menyampaikan bahwa SMA dan SMK negeri di Kabupaten Malang saat ini mengalami kekurangan kurang lebih 200 guru,” kata Puguh. Pernyataan itu disampaikan saat ia menyoroti kondisi sekolah negeri di Kabupaten Malang pada Kamis, 13 Agustus 2026.
| Jenjang | Kebutuhan Guru | Prioritas Bidang |
|---|---|---|
| SMK Negeri | Sekitar 120 orang | BK dan PAI |
| SMA Negeri | Sekitar 80 orang | BK dan PAI |
Jumlah Kekosongan Terus Menumpuk
SMK negeri menjadi jenjang dengan kebutuhan tambahan guru lebih besar, yakni sekitar 120 orang. Sementara itu, SMA negeri di Kabupaten Malang diperkirakan kekurangan sekitar 80 guru.
Puguh menilai kondisi tersebut berkaitan dengan meningkatnya jumlah guru yang memasuki masa pensiun. Namun, ia menegaskan pensiun bukan satu-satunya faktor karena proses rekrutmen ASN dinilai belum berlangsung tepat waktu.
Pengadaan guru ASN yang tidak dilakukan atau terlambat disebut membuat posisi yang ditinggalkan guru pensiun tidak segera terisi. Situasi itu kemudian memperbesar akumulasi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah.
“Kalau kita cermati, kekurangan guru ini timbul karena kurang bagusnya manajemen kepegawaian,” ujar Puguh. Ia menilai perencanaan rekrutmen semestinya disusun untuk menutup kekosongan yang dapat diprediksi dari data pensiun guru.
Pemetaan Kebutuhan Diminta Lebih Menyeluruh
Dinas Pendidikan Jatim diminta tidak menangani kekurangan guru sebagai masalah sementara pada satu daerah. Puguh mendorong pemetaan yang mencakup kebutuhan sekolah di Malang Raya secara lebih menyeluruh.
Pemetaan itu diharapkan memuat jumlah guru yang pensiun, kebutuhan berdasarkan mata pelajaran, dan waktu rekrutmen yang diperlukan. Lenteratoday.com menyebut data tersebut didorong menjadi dasar kebijakan penanganan yang lebih terukur.
Dalam kondisi jumlah ASN belum mencukupi, sekolah sering mengangkat guru honorer agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Puguh mengingatkan bahwa pola tersebut tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang.
Ia menemukan adanya sumbangan dari orang tua atau wali murid yang dikaitkan dengan pembayaran guru honorer. Menurutnya, praktik itu perlu diantisipasi melalui perencanaan kebutuhan pegawai yang lebih baik.
Puguh juga menyatakan dukungan bagi tenaga honorer yang telah lama bekerja untuk mendapat perhatian dalam proses pengangkatan PPPK atau ASN. Dukungan tersebut, menurutnya, tetap harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
