Dapur program Makan Bergizi Gratis yang tidak dapat diperbaiki setelah evaluasi akan ditutup permanen. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan keputusan itu tidak dipengaruhi kepemilikan maupun latar belakang pengelola SPPG.
BGN telah menertibkan sekitar 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam tiga pekan sejak Sudaryono menjabat sebagai kepala lembaga. Penutupan dilakukan terhadap dapur yang dinilai tidak mampu memenuhi standar sistem operasional.
Menurut Sudaryono, seluruh dapur berada di bawah ketentuan yang sama. Ia menekankan bahwa BGN menilai pelaksanaan sistem, bukan pihak yang berada di balik kepemilikan dapur.
“Ya, saya enggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa, punya siapa, saya enggak lihat. Saya lihat sistem,” kata Sudaryono di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8).
Standar Berlaku Tanpa Pengecualian
Sudaryono menyatakan setiap dapur bermasalah terlebih dahulu melalui proses evaluasi. Jika persoalan tidak dapat dibenahi, penghentian operasional menjadi langkah yang ditempuh BGN.
“Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” ujarnya. Sikap tersebut juga membuka kemungkinan tindakan terhadap personel yang gagal memenuhi ketentuan lembaga.
Personel yang tidak mampu mengikuti standar BGN dapat dicopot dari tugasnya. Penindakan bahkan dapat berujung pada pemberhentian dari status ASN PPPK.
Rincian Gelombang Penertiban
Penutupan SPPG berlangsung dalam dua gelombang selama periode tiga pekan. Gelombang pertama mencakup sekitar 800 dapur, lalu diikuti sekitar 500 dapur lainnya.
| Tahap | Jumlah SPPG | Keterangan |
|---|---|---|
| Gelombang pertama | Sekitar 800 | Telah ditutup |
| Gelombang kedua | Sekitar 500 | Menyusul ditutup |
| Akumulasi | Sekitar 1.300 | Dalam tiga pekan |
Evaluasi yang berjalan tidak hanya menilai kelayakan fasilitas dapur. BGN juga menyoroti kepatuhan pengelola terhadap sistem penyediaan makanan yang telah ditetapkan.
Pemeriksaan Diperkuat Usai Dugaan Keracunan
Kebutuhan pengawasan lebih ketat kembali mencuat setelah sejumlah siswa SMAN 1 Berastagi di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG. BGN mencopot kepala SPPG yang terkait dengan kejadian itu dan menyegel dapur operasionalnya.
Penelusuran penyebab masih dilakukan dengan memeriksa sisa sampel lauk-pauk. BGN berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan Pemerintah Kabupaten Karo untuk memastikan kondisi siswa serta mencari akar persoalan.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatra Utara Wilayah IV Zulkarnain Barus membenarkan adanya insiden tersebut. Ia belum memberikan penjelasan lebih lanjut saat proses evakuasi masih berlangsung.
BGN kini mempelajari penggunaan test kit di seluruh dapur SPPG sebagai tambahan pengamanan makanan. Pemeriksaan dengan melihat, membaui, atau mencicipi dinilai belum selalu cukup untuk mengidentifikasi seluruh risiko.
Test kit tersebut dipertimbangkan untuk mendeteksi kemungkinan kandungan seperti arsen, makanan basi, atau persoalan lainnya. CNN Indonesia melaporkan BGN mempelajari penerapannya dari sejumlah SPPG, salah satunya dapur yang dikelola Bhayangkari Polri.
Sudaryono menyatakan satu insiden tidak dapat dijadikan gambaran bagi seluruh jaringan dapur MBG. Dari sekitar 27 ribu dapur, sebagian besar disebut telah menjalankan tugas dengan baik, sementara dapur yang belum sesuai standar akan terus dievaluasi.
