RAPBN 2027 memuat arah kebijakan yang menempatkan kenaikan penerimaan negara di atas pertumbuhan belanja. Pendapatan negara dipatok tumbuh 6,8 persen, sedangkan belanja direncanakan meningkat 3,9 persen secara tahunan.
Di tengah pola tersebut, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen. Sasaran itu dipasang bersamaan dengan rencana penurunan defisit anggaran menjadi 2,4 persen dari PDB.
Konsolidasi Fiskal dalam Angka
Pendapatan negara dalam RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp3.426 triliun. Belanja negara direncanakan mencapai Rp4.092,7 triliun.
Perbedaan laju pertumbuhan penerimaan dan belanja memperlihatkan upaya konsolidasi fiskal pemerintah. Pelaksanaan target penerimaan akan menentukan apakah arah konsolidasi tersebut dapat dijaga sesuai rencana.
| Komponen | Rencana RAPBN 2027 | Pertumbuhan Tahunan |
|---|---|---|
| Pendapatan negara | Rp3.426 triliun | 6,8 persen |
| Belanja negara | Rp4.092,7 triliun | 3,9 persen |
Menurut laporan Investor Daily pada Senin, 17 Agustus 2026, target pertumbuhan ekonomi 2027 naik 0,6 poin persentase dari sasaran 2026. Sebaliknya, target defisit diturunkan dari 2,85 persen PDB pada 2026 menjadi 2,4 persen pada 2027.
| Indikator | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Pertumbuhan ekonomi | 5,4 persen | 6 persen |
| Defisit terhadap PDB | 2,85 persen | 2,4 persen |
Stimulus Fiskal Tidak Bisa Dominan
Chief Economist Bank Danamon Irman Faiz menilai target pertumbuhan yang lebih tinggi perlu dibaca bersama ruang defisit yang makin terbatas. Kondisi ini membuat percepatan ekonomi tidak bisa terutama mengandalkan tambahan stimulus fiskal.
“Tantangan yang lebih besar adalah menyelaraskan pertumbuhan 6% dengan defisit fiskal yang lebih kecil. Defisit sebesar 2,4% berarti percepatan pertumbuhan tidak dapat terutama berasal dari stimulus fiskal yang lebih besar,” ujar Irman.
Dalam situasi tersebut, ekspansi sektor swasta diperkirakan menjadi penopang yang lebih besar bagi pertumbuhan nasional. Pemerintah juga menaruh perhatian pada produktivitas masyarakat dan peningkatan pendapatan rumah tangga.
Penguatan Pajak dan Efisiensi Belanja
Untuk memenuhi target pendapatan, pemerintah merencanakan pembenahan administrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak disiapkan dengan tetap mempertimbangkan arus kas sektor swasta.
Belanja negara akan diarahkan ke delapan prioritas, termasuk ketahanan pangan, energi dan air, pendidikan, serta kesehatan. Prioritas lainnya meliputi hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi perdesaan, serta pengentasan kemiskinan.
Efisiensi pengeluaran juga menjadi bagian dari pengendalian anggaran. Irman memperkirakan konsolidasi pengadaan dapat menghemat sekitar 30 persen dari pengadaan barang dan jasa senilai sekitar Rp1.200 triliun.
Nilai potensi penghematan itu mencapai sekitar Rp360 triliun. Penghematan dan peningkatan penerimaan diposisikan sebagai dua langkah yang berjalan beriringan untuk menjaga defisit sesuai target.
