Anggaran pendidikan 2027 direncanakan mencapai Rp 820,9 triliun, atau naik sekitar Rp 100 triliun dibandingkan outlook 2026. Kenaikan tersebut akan membiayai program bantuan pendidikan, kesejahteraan guru, pembangunan sekolah, dan fasilitas kebudayaan.
Dari total itu, sekitar Rp 240 triliun dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut direncanakan menjangkau 60,6 juta penerima dan menjadi salah satu pos dengan serapan dana terbesar.
MBG Mendominasi Rencana Belanja
Besaran dana MBG jauh melampaui alokasi sejumlah program bantuan pendidikan lain yang telah dipaparkan. Pemerintah menempatkan program ini bersama berbagai intervensi untuk siswa, mahasiswa, guru, dan satuan pendidikan.
| Program | Target | Anggaran |
|---|---|---|
| Makan Bergizi Gratis | 60,6 juta penerima | Sekitar Rp 240 triliun |
| KIP Kuliah | 1,1 juta mahasiswa | Rp 17 triliun |
| Program Indonesia Pintar | 22,1 juta siswa | Rp 15,9 triliun |
| Renovasi sekolah dan madrasah | 12.215 satuan pendidikan | Rp 18,2 triliun |
| Sekolah Rakyat | 100 pembangunan dan 166 operasional | Rp 32,9 triliun |
| Sekolah Unggul Garuda | 7 sekolah | Rp 2,7 triliun |
Program Indonesia Pintar atau PIP akan menerima Rp 15,9 triliun bagi 22,1 juta siswa. KIP Kuliah memperoleh alokasi Rp 17 triliun untuk 1,1 juta mahasiswa.
Bantuan operasional sekolah juga menjadi bagian dari rencana belanja tersebut dengan sasaran 54,2 juta siswa. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD disiapkan untuk 6,3 juta peserta didik.
Guru dan Sekolah Masuk Prioritas
Pemerintah menyiapkan Tunjangan Profesi Guru non-PNS bagi 1,3 juta guru. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah juga direncanakan menjangkau 1,7 juta guru di daerah.
Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah ditujukan bagi 20,7 ribu guru. Dukungan lain mencakup renovasi 12.215 sekolah dan madrasah.
Pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan operasional 166 Sekolah Rakyat turut dimasukkan ke dalam rencana anggaran. Kebutuhan program ini dialokasikan sebesar Rp 32,9 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan Rp 2,7 triliun untuk pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda. Pos pendidikan selanjutnya mencakup bantuan operasional penyelenggaraan bagi 148 museum dan taman budaya.
Dasar Penetapan Anggaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan angka-angka tersebut dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 pada Jumat, 14 Agustus 2026. Ia menjelaskan bahwa prioritas anggaran pendidikan berlandaskan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Sesuai dengan Undang-Undang 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional,” ujar Purbaya. Rencana anggaran 2027 juga memasukkan beasiswa LPDP, meski nominal khususnya belum dirinci.
