Program Indonesia Pintar ditargetkan memberi bantuan pendidikan kepada 22,1 juta siswa pada 2027. Pada tahun yang sama, Makan Bergizi Gratis masuk dalam anggaran pendidikan dengan sasaran 60,6 juta penerima.
Dua program tersebut menjadi bagian dari belanja pendidikan pemerintah yang disiapkan sebesar Rp 820,9 triliun. Nilainya meningkat sekitar Rp 100 triliun dibandingkan outlook anggaran pendidikan 2026.
Jangkauan anggaran tidak berhenti pada siswa sekolah dasar dan menengah. Pemerintah juga menyiapkan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa serta bantuan operasional untuk pendidikan anak usia dini.
Target Penerima Berlapis dari PAUD hingga Perguruan Tinggi
BOS direncanakan menjangkau 54,2 juta siswa untuk mendukung operasional sekolah. BOP PAUD dialokasikan bagi 6,3 juta peserta didik.
| Program | Sasaran Penerima | Tujuan Dukungan |
|---|---|---|
| Program Indonesia Pintar | 22,1 juta siswa | Bantuan pendidikan |
| KIP Kuliah | 1,1 juta mahasiswa | Bantuan pendidikan tinggi |
| Makan Bergizi Gratis | 60,6 juta penerima | Kualitas pembelajaran |
| BOS | 54,2 juta siswa | Operasional sekolah |
| BOP PAUD | 6,3 juta peserta didik | Operasional PAUD |
Pemerintah menempatkan PIP dan KIP Kuliah sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan dasar akan dijalankan secara bertahap, selektif, dan afirmatif.
Beasiswa LPDP turut tercantum dalam rencana pemanfaatan anggaran pendidikan 2027. Pembiayaan juga disiapkan bagi pendidikan formal serta berbagai kebutuhan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
Tunjangan Guru dan Operasional Kebudayaan
Anggaran tersebut juga menjangkau pendidik melalui sejumlah skema tunjangan. Tunjangan profesi guru non-PNS ditargetkan untuk 1,3 juta guru, sementara TPG ASN daerah menyasar 1,7 juta guru.
Tambahan penghasilan guru ASN daerah akan diberikan kepada 20,7 ribu guru. Selain itu, bantuan operasional penyelenggaraan disiapkan untuk 148 museum dan taman budaya.
| Alokasi | Target | Bentuk Dukungan |
|---|---|---|
| Tunjangan Profesi Guru non-PNS | 1,3 juta guru | Tunjangan profesi |
| TPG ASN Daerah | 1,7 juta guru | Tunjangan profesi |
| Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 20,7 ribu guru | Tambahan penghasilan |
| Museum dan taman budaya | 148 lembaga | Operasional penyelenggaraan |
Sekolah Baru dan Revitalisasi Sarana
Pemerintah turut menargetkan pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda. Rencana lain mencakup pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan dukungan operasional bagi 166 Sekolah Rakyat.
Revitalisasi sekolah dan madrasah ditargetkan menyentuh 12.215 satuan pendidikan. Langkah itu mencakup percepatan perbaikan sarana, prasarana, serta pengembangan sekolah unggulan terintegrasi pada tingkat SMA.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran pendidikan mengikuti amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan itu mewajibkan negara memprioritaskan sedikitnya 20 persen APBN bagi penyelenggaraan pendidikan nasional.
“Sesuai dengan Undang-Undang 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional,” ujar Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang dikutip dari kanal YouTube Kementerian Keuangan RI.
