Pemerintah pusat menyatakan siap menopang defisit BPJS Kesehatan apabila kondisi itu terjadi. Bersamaan dengan jaminan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan belum ada rencana menaikkan tarif pada tahun ini.
Kabar ini memberi kepastian sementara bagi peserta terkait biaya program jaminan kesehatan. Pernyataan Budi disampaikan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Budi, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan defisit program. “Belum ada rencana untuk menaikkan tarif BPJS, dan teman-teman enggak usah khawatir kalau BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusat akan support,” katanya.
Health.detik.com mengutip pernyataan tersebut dari Antara. Dalam pemaparannya, Budi belum menguraikan perubahan tarif atau skema baru yang berkaitan dengan peserta.
Anggaran Dijaga Melalui Efisiensi
Komitmen menjaga layanan kesehatan juga ditopang penghematan belanja alat kesehatan. Pada 2026, Kementerian Kesehatan mencatat efisiensi senilai Rp10,25 triliun atau 52 persen dari anggaran alat kesehatan.
Sentralisasi pembelian alat kesehatan dari pinjaman Bank Dunia menjadi salah satu langkah yang disebut pemerintah. Skema ini digunakan untuk menekan biaya tanpa mengesampingkan kebutuhan peningkatan mutu layanan.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Efisiensi alat kesehatan 2026 | Rp10,25 triliun | Setara 52 persen anggaran alat kesehatan |
| Estimasi pengadaan cath lab awal | Rp19,39 triliun | Sebelum sentralisasi pengadaan |
| Estimasi pengadaan cath lab setelah sentralisasi | Rp9 triliun | Harga ditekan melalui pembelian terpusat |
Budi mencontohkan efisiensi pada pengadaan cath lab, yaitu laboratorium kateterisasi. Estimasi anggarannya dapat ditekan dari Rp19,39 triliun menjadi Rp9 triliun melalui sentralisasi pengadaan.
Rencana Pemerataan Rumah Sakit
Selain mengelola belanja alat kesehatan, Kementerian Kesehatan menyiapkan pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Sasaran program itu adalah penyamaan standar layanan rumah sakit di kabupaten dan kota.
Rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan Bappenas serta Kementerian Keuangan. Pemerintah mempertimbangkan kondisi keuangan negara agar penganggaran tidak memberatkan arus kas maupun defisit APBN.
Budi mengatakan pembangunan rumah sakit akan diarahkan untuk mendukung pemerataan layanan. “Ini akan kita bangun rumah sakit-rumah sakit tersebut, sehingga seluruh kabupaten/kota nanti standar layanan rumah sakitnya sama,” ujarnya.
Dengan demikian, kebijakan yang disampaikan pemerintah tidak hanya terkait tarif peserta. Pemerintah juga mengaitkan keberlanjutan BPJS Kesehatan dengan dukungan defisit, efisiensi belanja, dan penguatan fasilitas kesehatan daerah.
