Di tengah rangkaian aksi mahasiswa pada pertengahan Agustus 2026, PB SEMMI memastikan organisasinya tidak mengeluarkan instruksi demonstrasi. Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia juga menyatakan kadernya tidak diarahkan bergabung dengan kelompok lain.
Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny menegaskan aktivitas yang memakai nama organisasi tanpa arahan kepengurusan bukan bagian dari agenda resmi. Ia menyampaikan sikap tersebut kepada wartawan di Jakarta pada 13 Agustus 2026.
“Dalam waktu dekat ini kami tidak ada agenda turun ke jalan atau bergabung demonstrasi dengan kelompok lain. Tidak ada instruksi PB SEMMI untuk demo di Agustus ini,” ujar Donny.
Jarak dengan Ajakan Aksi di Media Sosial
Pernyataan PB SEMMI muncul ketika ajakan demonstrasi terkait program prioritas pemerintah beredar di media sosial. Salah satu isu yang dikaitkan dalam ajakan itu adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis oleh Badan Gizi Nasional.
Donny menilai sejumlah unggahan mengandung narasi hoaks mengenai BGN. Ia mencontohkan isu korupsi yang diarahkan kepada lembaga tersebut, sementara pelaku yang dimaksud telah ditangkap.
“Indikatornya bisa dilihat dari banyaknya ajakan demo lewat media sosial dengan narasi hoaks. BGN diserang lewat isu korupsi BGN, padahal pelakunya sudah ditangkap,” katanya.
PB SEMMI menyatakan tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan keberadaan Badan Gizi Nasional. Namun, organisasi ini tidak menutup kebutuhan pengawasan publik terhadap jalannya program dan tata kelola lembaga.
Menurut Donny, BGN telah menjalankan evaluasi total terhadap programnya. PB SEMMI menyebut masyarakat perlu turut memastikan pengelolaan lembaga berlangsung transparan.
“PB SEMMI bersama masyarakat akan turut mengawasi tata kelola BGN agar semua transparan,” jelasnya. Sikap tersebut membedakan dukungan terhadap program dari keterlibatan dalam aksi demonstrasi yang mengatasnamakan organisasi.
Rangkaian Demonstrasi pada 12 dan 13 Agustus
Pada 12 Agustus 2026, demonstrasi di sekitar kantor BGN dan Kementerian Pertahanan mengangkat tuntutan transparansi, evaluasi, dan pertanggungjawaban program pemerintah. Kepolisian menyiagakan personel serta menerapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi.
Sehari berikutnya, Aliansi Cipayung Merdeka menggelar aksi di Patung Kuda Monas menjelang HUT ke-81 RI. Aliansi ini terdiri atas empat organisasi mahasiswa dari Jakarta Timur.
| Tanggal | Lokasi | Pokok Tuntutan |
|---|---|---|
| 12 Agustus 2026 | Sekitar kantor BGN dan Kementerian Pertahanan | Transparansi, evaluasi, dan pertanggungjawaban program pemerintah |
| 13 Agustus 2026 | Patung Kuda Monas | “Tuntutan 08” dan evaluasi pemerintahan |
Koordinator aksi GMNI Jakarta Timur, Henry Kurniawan, mengatakan massa membawa “Tuntutan 08” sebagai hasil kajian. Isi tuntutan meliputi evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran, pencopotan menteri yang dianggap bermasalah, dan pengunduran diri Ketua Komisi III DPR.
Tuntutan lain mencakup proses hukum atas dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis, pembatasan peran militer dalam koperasi desa, dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Massa juga meminta permintaan maaf atas kematian Affan Kurniawan serta pengembalian dana pendidikan yang dialihkan ke MBG.
