Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diproyeksikan menjangkau 60,6 juta penerima pada 2027. Untuk mendukung sasaran itu, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp240 triliun dalam RAPBN 2027.
Besaran dana tersebut lebih tinggi daripada alokasi MBG 2026 yang mencapai Rp229 triliun. Peningkatan anggaran menempatkan MBG sebagai salah satu unsur terbesar dalam rancangan belanja pendidikan tahun depan.
Pengawasan Menjadi Penopang Pelaksanaan
Besarnya cakupan program membuat pemerintah memperluas pengawasan hingga tingkat daerah. Kementerian Keuangan menggunakan jaringan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb yang telah tersedia di seluruh Indonesia.
Struktur DJPb menjangkau seluruh provinsi hingga tingkat II, termasuk kabupaten dan kota. Jaringan tersebut dipakai untuk melakukan survei terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Survei dilakukan untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Pemerintah menyatakan laporan pemantauan yang diterima menunjukkan program secara umum berjalan baik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemanfaatan jaringan perbendaharaan bukan berarti membentuk perwakilan baru. “Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb),” kata Purbaya di Jakarta pada 12 Agustus 2026.
Rancangan Anggaran Pendidikan
Total anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp820,9 triliun. Pemerintah tetap menyatakan komitmennya mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Purbaya menyampaikan angka untuk MBG dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta. “Sekitar Rp 240 triliun untuk MBG,” ujarnya.
| Komponen | Anggaran | Informasi Pendukung |
|---|---|---|
| Pendidikan 2027 | Rp820,9 triliun | Rancangan belanja pendidikan |
| MBG 2027 | Sekitar Rp240 triliun | 60,6 juta penerima |
| MBG 2026 | Rp229 triliun | Alokasi pembanding |
Peran BGN dan Pemda
Badan Gizi Nasional atau BGN memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengawal MBG. Keterlibatan pemda diperlukan karena pelaksanaan program berlangsung langsung di wilayah masing-masing.
Kepala BGN Sudaryono, yang dikenal sebagai Mas Dar, mengapresiasi kepala daerah yang telah mendampingi pelaksanaan program. Menurut dia, dukungan pemerintah daerah juga penting saat muncul persoalan di lapangan.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG, baik untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga mohon maaf setiap ada terjadinya kecelakaan, keracunan,” kata Sudaryono. Ia menyatakan BGN membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah dalam menangani persoalan bersama-sama.
Pemantauan SPPG dan kerja sama pusat dengan daerah akan menjadi bagian penting dari pelaksanaan MBG. Kedua unsur itu mengiringi penyaluran program yang dirancang bagi puluhan juta penerima pada 2027.
