Kemiskinan di perdesaan masih mencapai 10,67 persen pada Maret 2026, lebih tinggi dibandingkan 6,34 persen di perkotaan. Selisih tersebut memperlihatkan bahwa peluang menikmati hasil pembangunan belum sama antara warga desa dan kota.
Di tingkat nasional, 22,93 juta penduduk berada dalam kondisi miskin atau setara 8,07 persen dari total penduduk. Situasi ini menjadi tantangan di tengah peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Agustus 2026.
Penguatan Ekonomi Daerah
Tingginya kemiskinan perdesaan menuntut penguatan kegiatan ekonomi di tingkat daerah. Produksi lokal perlu memiliki hubungan yang lebih kuat dengan penyerapan tenaga kerja dan akses pasar.
Jalur penyerapan produk warga menjadi salah satu unsur penting dalam upaya tersebut. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menjalankan fungsi penghubung rantai pasok daerah.
Peran koperasi menjadi relevan ketika produk masyarakat membutuhkan kepastian jalur distribusi. Penguatan rantai pasok dapat membantu kegiatan produksi lokal tidak berhenti hanya di tingkat desa.
Program Makan Bergizi Gratis
Dosen dan Peneliti FEB Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA, Edi Setiawan, menilai Program Makan Bergizi Gratis dapat dioptimalkan untuk menggerakkan ekonomi yang lebih luas. Program dengan anggaran Rp335 triliun itu menargetkan 70 juta penerima.
Menurut Edi Setiawan, petani, peternak, dan UMKM lokal perlu dilibatkan dalam rantai pasok program tersebut. Pelibatan itu berpotensi menghubungkan kebutuhan pangan program dengan kegiatan produksi di berbagai daerah.
Skema tersebut membuat belanja program tidak hanya berfungsi sebagai penyaluran bantuan kepada penerima. Dampaknya juga dapat menyentuh pelaku usaha lokal yang memasok kebutuhan pangan.
Pertumbuhan dan Distribusi Pengeluaran
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Namun, pertumbuhan itu belum otomatis menghapus jarak antarkelompok pendapatan.
Edi Setiawan menilai akses masyarakat untuk berkompetisi belum sepenuhnya setara. Karena itu, pembangunan perlu memastikan masyarakat di berbagai lapisan dapat masuk dan bertahan dalam kegiatan ekonomi produktif.
| Indikator Ketimpangan | Periode | Nilai |
|---|---|---|
| Gini Ratio Indonesia | Maret 2025 | 0,375 |
| Gini Ratio Indonesia | September 2025 | 0,363 |
| Porsi pengeluaran 40% terbawah | September 2025 | 19,28% |
Data BPS menunjukkan Gini Ratio membaik pada September 2025 dibandingkan Maret 2025. Meski demikian, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan terbawah baru menikmati 19,28 persen dari total pengeluaran nasional.
Kualitas Kerja Masih Menentukan
BPS mencatat jumlah tenaga kerja Indonesia mencapai 147,67 juta orang pada Februari 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 4,68 persen dan rata-rata upah buruh nasional tercatat Rp3,29 juta per bulan.
Besarnya jumlah tenaga kerja menempatkan kualitas pekerjaan sebagai persoalan penting dalam agenda pemerataan. Kesejahteraan warga akan bergantung pada tersedianya pekerjaan yang lebih layak dan produktif.
Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, serta kesempatan kerja perlu berjalan dalam arah yang sama. Perbedaan kondisi desa dan kota menunjukkan pemerataan akses ekonomi masih menjadi pekerjaan besar.
