Pembangunan gedung DPR hingga Mahkamah Agung di Ibu Kota Nusantara tetap dipacu untuk selesai pada 23 Desember 2027. Jadwal itu dipertahankan ketika harga solar industri, besi beton, dan aspal mengalami kenaikan.
Tekanan biaya tidak hanya menyentuh satu bangunan, melainkan seluruh kawasan legislatif dan yudikatif yang sedang dibangun. Otorita IKN menyiapkan pembahasan bersama pimpinan setelah penyedia material menyampaikan keluhan atas lonjakan harga.
Tenggat berlaku untuk seluruh kompleks legislatif
Kawasan legislatif terdiri atas Gedung Sidang Paripurna, dua paket gedung DPR, gedung DPD, dan gedung MPR. Nilai kontrak lima paket pekerjaan tersebut mencapai Rp8,24 triliun.
Progres rata-rata paket kawasan legislatif saat ini berada di rentang 9 sampai 12 persen. Pekerjaan itu tidak ditujukan untuk menyelesaikan satu gedung saja, melainkan seluruh fasilitas yang masuk dalam kawasan legislatif.
| Paket Pekerjaan | Nilai Kontrak | Progres Rata-rata |
|---|---|---|
| Gedung Sidang Paripurna | Rp1,24 triliun | 9–12 persen |
| DPR 1 | Rp1,84 triliun | 9–12 persen |
| DPR 2 | Rp1,96 triliun | 9–12 persen |
| DPD | Rp1,48 triliun | 9–12 persen |
| MPR | Rp1,70 triliun | 9–12 persen |
Pejabat Pembuat Komitmen E.3 OIKN Alfrits Steeve Willy Makalew menyatakan pekerjaan akan terus berjalan hingga tanggal target. “Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai,” kata Alfrits.
Target 40 persen untuk kawasan yudikatif
Di sisi lain, Otorita IKN membidik progres fisik kawasan perkantoran yudikatif sebesar 40 persen pada akhir 2026. Pekerjaan meliputi gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Plaza Keadilan, dan Masjid Kawasan.
Paket pembangunan gedung Mahkamah Agung memiliki nilai Rp1,4 triliun. Sementara paket Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta Masjid Kawasan bernilai Rp1,65 triliun.
Tahapan terdekat diarahkan pada penyelesaian struktur dan topping off. Setelah itu, pekerjaan akan berlanjut ke penyelesaian arsitektural, interior, dan lanskap.
“Ini sekarang kan target tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 40% ya. Struktur, topping off, nanti tinggal penyelesaian arsitektural, dan landscape, interior, ya itu kita kebut lah,” ujar Sony Alisa, Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN.
Lonjakan solar menjadi beban operasional
Menurut data Asosiasi Kontraktor Indonesia per 1 Juli 2026, harga solar industri naik 41,52 persen. Harga besi beton juga naik 27,78 persen, sedangkan aspal meningkat 23,85 persen pada periode yang sama.
Harga solar industri pernah berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 per liter di tengah ketegangan geopolitik global. Sony mengatakan keluhan dari penyedia material terkait kenaikan tersebut sedang didiskusikan untuk mencari solusi.
Bangunan perkantoran di kawasan ini dirancang memiliki standar umur struktur hingga puluhan tahun. Namun, Sony mengingatkan bangunan tetap memerlukan penghunian dan perawatan rutin agar kondisinya tidak cepat rusak.
Dengan tahapan struktur dan penyelesaian akhir yang masih berjalan, pengendalian dampak kenaikan harga menjadi bagian penting dari percepatan proyek. Otorita IKN tetap menjaga sasaran penyelesaian seluruh kawasan pada Desember 2027.
