Gangguan distribusi energi di Selat Hormuz menempatkan pasokan LPG India dalam posisi rentan karena negara itu selama ini sangat bergantung pada impor dari Timur Tengah. Pemerintah India merespons risiko tersebut dengan menetapkan target maksimum produksi domestik sebesar 63.810 ton per hari.
Sasaran baru itu ditujukan untuk menjaga ketersediaan gas elpiji sekaligus membangun cadangan pasokan di tengah ketidakpastian jalur energi. Kebijakan berlaku untuk perusahaan pengolahan minyak milik negara dan swasta yang terlibat dalam produksi LPG.
Impor dari Timur Tengah Sangat Dominan
Sebelum perang AS-Israel dengan Iran mengganggu distribusi bahan bakar, sekitar 90% kebutuhan impor LPG India berasal dari Timur Tengah. Kondisi ini menjadikan hambatan di Selat Hormuz sebagai persoalan penting bagi keamanan energi domestik India.
Blokade di selat tersebut telah menghambat distribusi energi sejak Maret. Pemerintah kemudian mendorong peningkatan produksi dalam negeri agar ketergantungan terhadap jalur pasokan dari kawasan itu dapat dikelola dengan lebih baik.
Perintah mengenai target produksi diterbitkan pemerintah federal India pada 13 Agustus 2026. Beritasatu.com melaporkan, dengan mengutip Reuters, bahwa ketentuan itu menetapkan target nasional dan pembagian tanggung jawab bagi perusahaan energi tertentu.
Pembagian Target Produksi
| Entitas | Sasaran produksi | Keterangan |
|---|---|---|
| Seluruh perusahaan terkait | 63.810 ton per hari | Sasaran maksimum nasional |
| Reliance Industries Ltd | 18.000 ton per hari | Untuk pasar domestik |
| ONGC, Oil India Ltd, dan Gail India Ltd | Sekitar 10% dari target nasional | Kontribusi gabungan |
Reliance Industries Ltd mendapat target 18.000 ton LPG per hari untuk memenuhi kebutuhan di pasar domestik. Angka ini menempatkan perusahaan tersebut sebagai salah satu kontributor utama dalam pencapaian sasaran produksi nasional.
ONGC, Oil India Ltd, dan Gail India Ltd juga diharapkan memberikan sekitar sepersepuluh dari target nasional secara gabungan. Peran ketiganya melengkapi produksi dari perusahaan pengolahan minyak lainnya yang tercakup dalam kebijakan pemerintah.
Logistik Menentukan Efektivitas Kebijakan
Pemerintah mewajibkan perusahaan memastikan infrastruktur untuk menyimpan dan mengangkut LPG tersedia dalam kapasitas memadai. Ketentuan itu menegaskan bahwa kenaikan produksi harus berjalan beriringan dengan kesiapan distribusi.
Fasilitas penyaluran dapat memanfaatkan jaringan kereta api maupun truk tangki, selain penggunaan langsung. Tanpa dukungan penyimpanan dan transportasi, volume LPG yang lebih besar berisiko tidak segera menjangkau wilayah yang membutuhkan pasokan.
Target produksi akan ditinjau setiap Januari dan Juli. Pembaruan dilakukan dengan mempertimbangkan produksi baru serta tambahan output dari kilang yang sudah beroperasi.
Mekanisme evaluasi berkala memberi ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan sasaran dengan kapasitas pengolahan yang benar-benar tersedia. Di tengah gangguan jalur energi, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya India memperkuat cadangan dan mengurangi risiko kekurangan LPG.
