Bali belum langsung menjadi basis operasional Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), meski tetap dipersiapkan sebagai lokasi pengembangannya. Pemerintah memilih Jakarta lebih dahulu agar peluang investasi global tidak tertahan oleh pembangunan infrastruktur baru.
Pemisahan peran kedua wilayah itu menandai strategi bertahap pemerintah dalam membangun pusat finansial internasional. Jakarta dipakai untuk memulai kerja kelembagaan, sementara Bali disiapkan untuk pengembangan dengan daya tarik tambahan bagi investor asing.
Dua Lokasi dengan Fungsi Berbeda
| Wilayah | Tahap Penempatan | Fokus Utama |
|---|---|---|
| Jakarta | Tahap awal | Mempercepat operasional kelembagaan |
| Bali | Tahap pengembangan berikutnya | Penyiapan infrastruktur dan daya tarik investor |
Jakarta dinilai lebih siap untuk mengakomodasi dimulainya kegiatan PFII. Pilihan itu memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi pusat finansial tanpa menunggu kawasan fisik di Bali selesai disiapkan.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan bahwa pertimbangan utama pemerintah adalah kecepatan memulai kerja. Presiden, menurut Rosan, ingin momentum yang tersedia segera dimanfaatkan.
“Lokasinya untuk awal ini memang di Jakarta dulu, kenapa? Karena Bapak Presiden ingin ini semua langsung kerja, ada momentumnya ya,” ujar Rosan Roeslani.
Bali Dinilai Memberi Nilai Tambah
Penempatan Bali pada tahap berikutnya berkaitan dengan kebutuhan penyediaan infrastruktur fisik yang lebih panjang. Namun, pemerintah melihat pulau tersebut memiliki keunggulan komparatif yang dapat mendukung minat pelaku sektor finansial internasional.
Menurut Rosan, investor memiliki daya belanja cukup besar sehingga aktivitas mereka berpotensi ikut meningkatkan sektor pariwisata Bali. Keunggulan ini menjadi salah satu alasan Bali tetap dipertahankan dalam rencana PFII.
“Kalau di Bali mereka bilang, ini eh ada plus-nya. Jadi begitu kerja, mereka juga bisa, meningkatkan pariwisata di Bali karena mereka mempunyai spending power yang cukup besar, kan, rata-rata gitu,” jelas Rosan Roeslani.
Dengan pendekatan tersebut, Bali tidak hanya diposisikan sebagai tempat kegiatan finansial. Wilayah itu juga dipandang dapat menggabungkan aktivitas kerja investor dengan potensi belanja di sektor pariwisata.
Kawasan Jakarta Menunggu Pengumuman Otoritas
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan rencana penempatan PFII di Jakarta dalam pidato kenegaraan di DPR. Setelah itu, kementerian terkait menyatakan pemerintah sebenarnya sudah mempunyai kawasan yang dipersiapkan untuk kebutuhan tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan lokasi zona itu belum dapat diperinci. Ia menilai pengumuman resmi sebaiknya disampaikan langsung oleh otoritas yang mengatur kawasan khusus tersebut.
“Sudah ada sebenarnya, tapi mungkin jangan saya yang menyampaikan. Biarlah nanti ada dari otoritasnya sendiri karena itu sebuah zona yang memang diatur khusus,” kata Prasetyo Hadi.
Detik Finance turut melaporkan penetapan Jakarta sebagai lokasi sementara PFII. Langkah ini memperlihatkan pemerintah memprioritaskan kesiapan kerja saat ini, sambil meneruskan persiapan Bali sebagai magnet bagi investor internasional.
