Ajakan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung untuk mengakhiri Perang Korea berhadapan dengan dua hambatan besar, yakni sikap nuklir Pyongyang dan kedekatannya dengan Rusia. Korea Utara menegaskan statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir tidak dapat diubah lagi, sementara kerja sama militernya dengan Moskwa terus menguat.
Situasi tersebut membuat tawaran perdamaian Seoul lebih rumit daripada sekadar membuka kembali jalur komunikasi antar-Korea. Diplomasi harus berjalan di tengah peningkatan ancaman militer dan keterlibatan Korea Utara dalam konflik di Eropa.
Posisi Nuklir yang Sulit Digeser
Korea Selatan mulai mengubah pendekatannya setelah Lee menjabat pada Juni 2025. Pemerintah di Seoul menawarkan komunikasi tanpa prasyarat, meski Pyongyang belum memberi tanggapan atas sejumlah ajakan yang telah disampaikan.
Menteri Unifikasi Korea Selatan pada Juli 2026 menyatakan pemerintah tidak lagi memprioritaskan tekanan untuk pelucutan senjata nuklir Korea Utara. Fokusnya bergeser pada upaya menghentikan perluasan aktivitas nuklir Pyongyang.
Pergeseran itu mencerminkan sulitnya menemukan titik temu terkait denuklirisasi. KTT Hanoi pada 2019 antara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berakhir tanpa kesepakatan akibat perbedaan pandangan mengenai cakupan denuklirisasi serta pelonggaran sanksi.
Lee tetap menilai dialog dapat menjadi ruang untuk membahas langkah yang efektif menghentikan kemajuan kemampuan nuklir Korea Utara. Ia mengusulkan agar kedua pihak terlebih dahulu membicarakan penghentian perang yang telah berlangsung lama.
Ajakan untuk Mengakhiri Status Perang
Lee menyampaikan usulan itu saat berpidato dalam peringatan pembebasan Korea dari penjajahan Jepang pada 1910–1945. Ia meminta Seoul dan Pyongyang meninggalkan pola saling mengancam sebagai langkah awal menuju pembicaraan resmi.
“Mari kita kesampingkan niat untuk saling mengancam dan mulailah diskusi untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lama ini sebagai pihak-pihak yang terlibat langsung,” ujar Lee, seperti dikutip South China Morning Post. Pernyataan itu menempatkan penyelesaian status perang sebagai pintu masuk bagi diplomasi yang lebih luas.
Perang Korea berlangsung pada 1950–1953 setelah serangan Korea Utara. Konflik tersebut berhenti melalui gencatan senjata, bukan perjanjian damai, sehingga kedua negara secara teknis masih berada dalam kondisi perang.
| Pokok persoalan | Kondisi yang disebutkan |
|---|---|
| Akhir Perang Korea | Gencatan senjata pada 1953 tanpa perjanjian damai resmi. |
| Strategi Seoul | Komunikasi tanpa prasyarat dan penahanan perluasan aktivitas nuklir. |
| Sikap Korea Utara | Status sebagai negara bersenjata nuklir dinyatakan tidak dapat diubah. |
| Kerja sama Rusia-Korea Utara | Dikaitkan dengan pasukan dan amunisi untuk perang di Ukraina. |
Dampak Kedekatan Pyongyang dan Moskwa
Para analis menilai Rusia memberikan dukungan finansial, pangan, energi, dan teknologi militer kepada Korea Utara. Sebagai imbalannya, Pyongyang disebut memasok pasukan serta amunisi untuk perang di Ukraina.
Kim Jong Un diperkirakan mengunjungi Rusia pada akhir tahun guna membahas penyaluran senjata lebih lanjut. Perkembangan ini menjadi perhatian Amerika Serikat, sekutu keamanan Korea Selatan yang menempatkan sekitar 28.500 personel militer di negara tersebut.
Korea Utara juga mengecam latihan militer tahunan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang akan berlangsung selama 11 hari mulai 17 Agustus 2026. Pyongyang memperingatkan adanya langkah pencegahan yang lebih kuat sebagai respons atas latihan gabungan itu.
Kolonel Ryan Donald dari Komando Pasukan Gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan mengatakan pengalaman pasukan Korea Utara di Eropa perlu diperhitungkan. Menurutnya, pelatihan gabungan kedua sekutu telah memasukkan ancaman tersebut ke dalam perencanaan.
Tekanan keamanan juga muncul dari arah Jepang. Setelah Tokyo berjanji meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan rasa urgensi dan krisis, Korea Utara meluncurkan dua rudal dalam kurun dua minggu.
Tawaran Seoul untuk mengakhiri konflik lama itu dengan demikian diuji oleh realitas baru di kawasan. Tanpa respons dari Pyongyang, ruang dialog tetap terbuka secara politik, tetapi belum memiliki kepastian untuk bergerak menjadi perundingan resmi.
