Pemerintah menyiapkan peluang penghematan hingga Rp360 triliun per tahun pada 2027 untuk kembali mendukung layanan publik. Dana tersebut direncanakan antara lain untuk perbaikan sekolah, renovasi puskesmas, dan penyediaan alat kesehatan di rumah sakit daerah.
Target besar itu berasal dari rencana pembenahan belanja pengadaan pemerintah yang nilainya mencapai Rp1.200 triliun. Presiden Prabowo Subianto menyebut potensi penghematan tersebut setara dengan sekitar US$20 miliar.
Pemerintah melihat pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara terpisah sebagai salah satu sumber inefisiensi. Kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah selama ini dapat membeli barang dengan harga dan spesifikasi yang berbeda.
Perbedaan pola pembelian itu membuat daya tawar pemerintah menjadi lebih terbatas. Karena itu, pemerintah mendorong konsolidasi pengadaan agar kebutuhan serupa dapat dibeli secara lebih terpusat.
Digitalisasi Menjadi Instrumen Utama
Katalog elektronik akan menjadi salah satu perangkat utama dalam pelaksanaan pengadaan yang lebih terintegrasi. Pemerintah juga mengandalkan perencanaan berbasis data serta penerapan praktik pengadaan terbaik.
Penggunaan instrumen digital diharapkan membantu pemerintah mengendalikan harga, spesifikasi, dan proses pembelian. Penerapan yang luas dan disiplin disebut dapat menekan biaya pengadaan secara signifikan.
Target Rp360 triliun didasarkan pada potensi efisiensi hingga 30% dari total belanja pengadaan pemerintah. Besarnya angka tersebut membuat keberhasilan pelaksanaan kebijakan menjadi penting bagi arah penggunaan anggaran negara.
| Periode | Ukuran Efisiensi | Nilai |
|---|---|---|
| 2025 | Efisiensi konsolidasi pengadaan | 20,86% |
| 2026 | Proyeksi efisiensi konsolidasi pengadaan | 25,43% |
| 2027 | Target penghematan tahunan | Rp360 triliun |
Data LKPP mencatat efisiensi konsolidasi pengadaan telah mencapai 20,86% pada 2025. Proyeksi efisiensi itu meningkat menjadi 25,43% pada 2026.
Perkembangan tersebut menunjukkan pemerintah telah memiliki hasil awal dari pengadaan yang dikonsolidasikan. Meski demikian, target 2027 membutuhkan pelaksanaan yang konsisten di seluruh tingkat pemerintahan.
Penguatan Lembaga Pengadaan
Untuk menopang perubahan sistem tersebut, pemerintah merencanakan peningkatan status LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Presiden Prabowo meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rencana penguatan kelembagaan itu.
“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,” ujar Prabowo. Perubahan status itu ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan pengadaan terpusat.
Investor Daily melaporkan kebijakan tersebut juga terkait dengan agenda penguatan disiplin fiskal setelah APBN disahkan. Pemerintah ingin menjaga pengeluaran negara agar tetap terkendali sampai belanja benar-benar dilaksanakan.
Prabowo menekankan bahwa optimalisasi penerimaan negara perlu berjalan bersama penutupan ruang kebocoran. “Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja negara terus dilanjutkan,” kata Prabowo.
Keberhasilan strategi ini akan bergantung pada kualitas data perencanaan, penggunaan katalog elektronik, dan pengawasan atas realisasi pembelian. Jika pengadaan tersebar dapat dipadukan secara efektif, ruang anggaran bagi kebutuhan publik diharapkan menjadi lebih besar.
