Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa keberhasilan APBN 2027 harus terlihat dari perbaikan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Ia menolak pandangan yang menempatkan anggaran negara sebatas angka besar dan daftar program pemerintah.
Menurut Puan, rakyat akan mengingat sejauh mana APBN mampu mengubah kondisi hidup mereka menjadi lebih baik. Karena itu, RAPBN 2027 diminta disusun dengan kebijakan yang terukur dan manfaat yang jelas.
“APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup mereka menjadi lebih baik,” ujar Puan.
Belanja Menjadi Ujian Manfaat APBN
DPR menaruh perhatian pada mutu belanja negara agar dana publik tidak berhenti pada pelaksanaan program. Anggaran perlu diarahkan pada sasaran yang tepat serta menghasilkan dampak atau hasil nyata.
“Alokasi belanja negara harus semakin berkualitas, fokus pada sasaran yang tepat, serta berorientasi pada dampak atau hasil nyata,” kata Puan. Penekanan tersebut menjadikan kualitas hasil sebagai bagian penting dalam pembahasan RAPBN 2027.
Belanja yang efektif juga berkaitan dengan kemampuan APBN menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Investor Daily melaporkan, DPR memandang efisiensi belanja penting agar anggaran negara tetap dapat menjadi bantalan ketika kondisi ekonomi bergejolak.
Empat Pokok Pengawalan RAPBN 2027
Selain kualitas belanja, DPR mengawal cara pemerintah menghimpun penerimaan, mengelola defisit dan utang, serta menyalurkan transfer ke daerah. Empat bidang ini dipandang perlu dijaga secara seimbang agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kondisi fiskal.
| Bidang | Penekanan DPR |
|---|---|
| Pendapatan negara | Optimal tanpa membebani rakyat dan mengganggu dunia usaha |
| Belanja negara | Berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil |
| Defisit dan utang | Terukur, hati-hati, serta bertanggung jawab |
| Transfer ke daerah | Mendorong layanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan |
Penerimaan dan Utang Harus Dijaga
Pemerintah memang membutuhkan penerimaan yang optimal untuk membiayai kebutuhan anggaran. Namun, Puan meminta kebijakan tersebut tidak memberikan kesan bahwa masyarakat harus memikul beban secara sepihak.
“Penerimaan negara harus dihimpun secara optimal tanpa terkesan membebankan rakyat secara sepihak,” ujar Puan Maharani. Ia juga menekankan agar upaya peningkatan penerimaan tidak mengganggu aktivitas dunia usaha.
DPR turut menyoroti defisit anggaran dan penarikan utang dalam rancangan anggaran tahun depan. Kedua aspek itu diminta dikelola dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan beban bagi generasi masa depan.
“Defisit anggaran dan penarikan utang wajib dikelola secara terukur, hati-hati, dan bertanggung jawab,” kata Puan. Sikap ini sejalan dengan kebutuhan menjaga ruang fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Transfer Daerah Tidak Cukup Sekadar Disalurkan
Dana transfer ke daerah dinilai perlu menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat di wilayah penerima. DPR meminta dana itu memperbaiki pelayanan publik, menguatkan ekonomi lokal, dan mendukung pemerataan pembangunan.
Puan menyampaikan seluruh penekanan tersebut dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam rapat yang juga menjadi forum penyampaian Pidato Kenegaraan terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Pemerintah disebut berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dalam situasi global yang tidak pasti. DPR menegaskan, prioritas nasional harus disusun tanpa mengabaikan keseimbangan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.
