Rencana pemulangan ratusan ribu pengungsi Rohingya kembali tertahan oleh situasi keamanan di Rakhine yang belum stabil. Myanmar menyatakan bersedia menerima warga yang telah diverifikasi, tetapi tidak menyertakan jadwal kepulangan yang pasti.
Ketidakstabilan itu berlangsung ketika Arakan Army dan militer Myanmar masih berebut pengaruh di wilayah tersebut. Pertempuran yang memburuk sejak 2023 memaksa warga sipil kembali mencari perlindungan ke Bangladesh dan wilayah lain.
Kontrol Wilayah Masih Diperebutkan
Arakan Army, kelompok etnis bersenjata berbasis di Rakhine, disebut telah merebut sejumlah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok itu kini menguasai sebagian besar Rakhine, sementara konflik dengan militer Myanmar belum mereda.
Keadaan tersebut membuat jaminan keselamatan bagi warga yang pulang belum tersedia. Myanmar sendiri menempatkan perbaikan keamanan Rakhine sebagai prasyarat sebelum proses penerimaan kembali dilaksanakan.
Kesepakatan pemulangan antara Myanmar dan Bangladesh sudah pernah dibuat pada 2018. Rencana yang semula ditargetkan berjalan selama dua tahun itu mandek setelah militer mengambil alih kekuasaan pada 2021.
Lebih dari 308 Ribu Orang Masuk Pertimbangan
Kementerian Luar Negeri Myanmar menyebut telah memverifikasi 426.545 orang dari total 828.824 nama yang diajukan Bangladesh hingga akhir Juli. Sebanyak 308.797 orang dari daftar itu dinyatakan pernah tinggal di Rakhine.
| Hasil Pemeriksaan | Jumlah Orang | Keterangan |
|---|---|---|
| Daftar yang diverifikasi | 426.545 | Diperiksa Myanmar |
| Pernah tinggal di Rakhine | 308.797 | Berpotensi dipertimbangkan pulang |
| Tidak dapat diverifikasi | 113.507 | Status belum dipastikan |
| Terkait terorisme | 4.241 | Klaim pemerintah Myanmar |
Myanmar menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Bangladesh terkait penerimaan kembali warga yang telah lolos verifikasi. Pemerintah Myanmar juga membantah klaim bahwa lebih dari satu juta orang mengungsi dari Rakhine.
Menurut versi pemerintah Myanmar, lebih dari 540.000 orang menyeberang ke Bangladesh setelah kekerasan 2017. Pemerintah juga menyebut lebih dari 200.000 orang tetap berada di Rakhine utara.
Warisan Kekerasan 2017
Krisis pengungsi berawal dari operasi militer Myanmar di Rakhine pada Agustus 2017 setelah serangan kelompok pemberontak Rohingya terhadap sejumlah pos keamanan. Lebih dari 700.000 orang kemudian melarikan diri ke Bangladesh.
Operasi tersebut memicu tuduhan pembersihan etnis dan genosida dari masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis yang diakui secara resmi.
Pemerintah Myanmar menggunakan sebutan Bengali bagi Rohingya, yang menyiratkan bahwa mereka berasal dari Bangladesh. Perbedaan mengenai identitas ini tetap menjadi persoalan mendasar dalam pencarian solusi pemulangan.
Jalur Laut Menjadi Pilihan Berisiko
Kondisi kamp pengungsian yang buruk dan pemangkasan bantuan luar negeri meningkatkan tekanan terhadap para pengungsi. Sebagian dari mereka kemudian menempuh perjalanan laut berbahaya menuju Malaysia dan Indonesia menggunakan perahu yang tidak layak.
Pada akhir Juli, Anwar Ibrahim menyatakan Myanmar setuju menerima 5.000 pengungsi dari Malaysia. Namun, Han Win Aung dari Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan program itu hanya berlaku bagi warga Myanmar terverifikasi yang ditahan di pusat detensi Malaysia.
Ia juga membantah bahwa program tersebut ditujukan bagi pengungsi Rohingya. Penegasan itu menunjukkan bahwa jalur pemulangan masih dibatasi syarat verifikasi dan belum menjawab nasib mayoritas pengungsi di Bangladesh.
