Pendidikan ditempatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai investasi penting untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai peluang bonus demografi harus disiapkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Khofifah, kesempatan itu tidak boleh terlewat karena generasi mendatang akan menentukan kontribusi Jawa Timur pada masa Indonesia Emas. Pendidikan menjadi fokus kepemimpinannya karena diyakini mampu memperbaiki kualitas hidup keluarga.
“Kita percaya bahwa pendidikan mampu mengangkat derajat sebuah keluarga,” kata Khofifah. Ia juga menilai pendidikan dapat menjadi jalan untuk memutus rantai kemiskinan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan prinsip No One Left Behind dalam pembangunan pendidikan. Prinsip tersebut menekankan akses pendidikan yang inklusif agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
Orientasi Jangka Panjang dalam Empat Pedoman
Fokus pada pendidikan merupakan penerapan pedoman keempat Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dengan orientasi jangka panjang. Khofifah mengaitkan pedoman itu dengan kebutuhan menyiapkan generasi yang mampu mengambil peran pada 2045.
Ia menyampaikan pandangan tersebut setelah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo bersama pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur. Agenda itu dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Selain orientasi jangka panjang, Presiden Prabowo menyampaikan tiga pedoman lain bagi jalannya pemerintahan. Tiga poin tersebut meliputi menjalankan UUD 1945, melindungi kepentingan inti nasional, dan bekerja cepat dalam mengatasi kesulitan rakyat.
| Pedoman | Tujuan | Contoh Fokus Jawa Timur |
|---|---|---|
| Menjalankan UUD 1945 | Memegang amanat konstitusi | Kebijakan untuk masyarakat |
| Melindungi kepentingan nasional | Menjaga kebutuhan vital | Kedaulatan pangan |
| Bekerja cepat | Menangani persoalan warga | Pasar Murah |
| Berorientasi jangka panjang | Menyiapkan masa depan | Pendidikan dan SDM |
Pendidikan dan Lapangan Kerja
Khofifah memandang penguatan sumber daya manusia perlu berjalan bersama dengan pembangunan yang konsisten dan penguatan investasi. Kombinasi langkah itu diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas lapangan pekerjaan di Jawa Timur.
Pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai layanan sosial, tetapi juga fondasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi masa depan. Karena itu, pemerataan akses menjadi bagian dari arah pembangunan daerah.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan amanah kepemimpinan yang, menurut Khofifah, harus bertumpu pada kepentingan rakyat. Ia menyatakan kebijakan pemerintah mesti memiliki arah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepemimpinan adalah tentang memegang teguh amanah yang telah diberikan rakyat dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Mahakuasa,” ujar Khofifah. Pernyataan itu menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam menentukan prioritas pembangunan.
Pangan dan Respons Harga Tetap Diperkuat
Di luar pendidikan, Jawa Timur juga mengaitkan dua pedoman awal dengan perannya sebagai lumbung pangan nasional. Pemerintah provinsi terus mendorong kontribusi daerah terhadap target swasembada pangan nasional.
Khofifah menyebut Jawa Timur telah berada pada posisi kedaulatan pangan berkelanjutan. Kondisi itu dinilainya sebagai bagian dari perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas.
Pedoman bekerja cepat diterjemahkan melalui penyelenggaraan Pasar Murah di berbagai daerah. Program tersebut ditujukan untuk membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga.
“Pemerintah pusat hadir, Pemprov hadir,” tegas Khofifah dalam pernyataan yang dikutip harianbhirawa.co.id. Ia menekankan pemerintah perlu peka terhadap persoalan masyarakat hingga tingkat paling bawah.
Empat pedoman tersebut menjadi kerangka yang menghubungkan kebutuhan saat ini dengan persiapan masa depan Jawa Timur. Pangan, respons terhadap harga, pendidikan, investasi, dan pekerjaan ditempatkan sebagai bagian dari arah pembangunan yang saling berkaitan.
