Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengisi dua jabatan yang berkaitan langsung dengan pengendalian risiko dan pengembangan aparatur. Pengisian posisi tersebut dilakukan ketika sektor perumahan menerima dukungan anggaran pemerintah yang meningkat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menempatkan integritas sebagai pesan utama dalam pelantikan itu. Ia meminta pejabat dan pegawai kementerian memastikan setiap tambahan kepercayaan pemerintah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pejabat Baru pada Fungsi Strategis
Pelantikan dilaksanakan pada Kamis, 6 Agustus 2026, di Ruang Rapat Lantai 21 Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah penguatan organisasi untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Roberia ditunjuk untuk memimpin fungsi tata kelola dan pengendalian risiko. Tati Meilani Kacaribu mendapat amanah menangani pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kementerian.
| Pejabat | Jabatan Baru |
|---|---|
| Roberia | Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko |
| Tati Meilani Kacaribu | Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Kedua fungsi itu memiliki peran berbeda, tetapi saling terkait dalam pelaksanaan program kementerian. Pengendalian risiko dibutuhkan untuk menjaga proses kerja, sedangkan pengembangan SDM diperlukan agar aparatur mampu menjalankan agenda strategis pemerintah.
Maruarar menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar penempatan dalam struktur birokrasi. Ia meminta pejabat yang dilantik menjalankan amanah dengan pengabdian, tanggung jawab, serta keberpihakan pada kepentingan bangsa dan rakyat.
Anggaran Besar Membawa Tanggung Jawab Besar
Dukungan anggaran yang meningkat dinilai sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada sektor perumahan. Maruarar meminta seluruh jajaran memanfaatkan kepercayaan tersebut sebagai dorongan untuk memperbaiki kualitas kerja.
Ia menekankan bahwa hasil kerja tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan administratif. Program yang dijalankan perlu memberikan dampak dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Maruarar menyebut tambahan dukungan itu sebagai energi positif bagi para pegawai. Meski demikian, energi tersebut harus disertai disiplin dalam menjalankan aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Maruarar memandang transformasi organisasi perlu dilakukan secara adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Perubahan cara kerja menjadi penting agar penguatan struktur kementerian tidak sekadar bersifat formalitas.
Penolakan terhadap Praktik Menyimpang
Seluruh jajaran Kementerian PKP diminta menjunjung nilai anti korupsi sejak tahap perencanaan sampai program dijalankan. Pengendalian risiko diposisikan sebagai salah satu kebutuhan untuk menjaga pelaksanaan program tetap dapat dipertanggungjawabkan.
Maruarar juga mengajak aparatur membangun budaya malu terhadap tindakan yang menyimpang dari integritas, profesionalisme, dan etika sebagai aparatur negara. Menurutnya, budaya itu akan memperkuat organisasi yang bersih, transparan, dan memperoleh kepercayaan publik.
Ia tetap mendorong terobosan dan inovasi untuk mengejar target pembangunan perumahan nasional. Akan tetapi, inovasi tersebut harus berada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam arahannya, Maruarar berharap terbentuk “superteam” yang bekerja dengan hati dan profesionalisme. Ia meminta para pejabat bekerja adil dan berintegritas demi masa depan kementerian.
Pelantikan turut disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel serta Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama juga hadir dalam agenda tersebut.
Pengisian dua posisi baru ini memperkuat penekanan kementerian pada percepatan program dan pengawasan pelaksanaannya. Keduanya menjadi unsur penting agar dukungan bagi sektor perumahan tetap berujung pada layanan publik yang akuntabel.
