Pemerintah telah menyiapkan anggaran darurat untuk menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Di tengah persiapan pembiayaan tersebut, pemerintah belum membuka bantuan dari negara asing karena kebutuhan warga masih dinilai dapat ditangani.
Kementerian Keuangan menunggu rincian resmi kebutuhan dana dari BNPB sebelum melanjutkan proses administrasi anggaran. Dana siap pakai milik BNPB juga tersedia untuk mendukung tindakan awal di lokasi terdampak.
Rincian dari BNPB Menjadi Dasar Pencairan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan surat permohonan anggaran dari BNPB telah diterima. Kementerian Keuangan masih perlu menelaah detail kebutuhan yang diajukan dalam surat tersebut.
“Belum, kita belum lihat detailnya. (BNPB) baru mengirim (surat) kemarin sore, suratnya baru masuk hari ini,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Purbaya, pencairan dana darurat untuk bencana dapat dilakukan dengan cepat apabila kebutuhan yang dimohonkan telah jelas. Prosedur itu berlaku bagi penanganan bencana yang memerlukan respons segera.
“Mereka bilang sudah kirim surat kemarin, kita akan follow up cepat. Untuk bencana seperti itu SOP-nya kita cepat keluar selama permintanya jelas,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Anggaran darurat yang telah dialokasikan pemerintah dapat digunakan untuk mendukung penanganan dampak gempa. Rincian kebutuhan dari BNPB akan menjadi dasar bagi langkah pembiayaan berikutnya.
Bantuan Asing Belum Dibuka
Pemerintah memilih belum membuka bantuan dari negara lain dalam penanganan gempa NTT. Kebijakan itu diambil setelah kebutuhan logistik serta pengelolaan pengungsian dinilai masih berada dalam kondisi terkendali.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah memantau laporan dari petugas lapangan setiap hari. Laporan tersebut digunakan untuk melihat apakah kapasitas penanganan dalam negeri masih mencukupi.
“Belum (membuka bantuan negara lain) ya. Nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan lakukan setiap hari memonitor teman-teman di lapangan, semua masih bisa kita tangani dengan baik, baik kebutuhan logistik, apa pengungsian,” kata Prasetyo Hadi.
Gempa bumi tersebut melanda Nusa Tenggara Timur pada Senin, 17 Agustus 2026. Pemerintah terus mengikuti perkembangan kondisi di wilayah terdampak melalui petugas yang bertugas di lapangan.
Perbaikan Tempat Tinggal Mulai Direncanakan
Penanganan tidak hanya diarahkan pada kebutuhan mendesak, tetapi juga pada pemulihan tempat tinggal warga terdampak. Pemerintah mulai mengidentifikasi kebutuhan hunian sementara dan hunian tetap.
“Bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik Huntara maupun Huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi,” kata Prasetyo Hadi. Identifikasi itu menjadi tahap awal untuk menentukan kebutuhan perbaikan hunian korban.
Langkah penanganan selanjutnya akan mengikuti perubahan kebutuhan di lapangan. Pemerintah akan mempertimbangkan kondisi pengungsian, ketersediaan logistik, serta rincian dana yang disampaikan BNPB.
