Pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 2,40% terhadap PDB, lebih rendah daripada target 2,68% pada APBN 2026. Penurunan rasio itu direncanakan terjadi ketika belanja pemerintah justru meningkat hingga Rp 4.097,2 triliun.
Nilai defisit pada rancangan anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp 671,2 triliun. Kebutuhan pembiayaan tersebut turun dari rencana Rp 689,1 triliun pada APBN 2026.
Selisih Pendapatan dan Belanja
Pendapatan negara pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp 3.426,0 triliun. Dengan belanja negara Rp 4.097,2 triliun, pemerintah merencanakan pembiayaan Rp 671,2 triliun untuk menutup selisih anggaran.
Rancangan ini menunjukkan pemerintah tetap menyiapkan tambahan ruang belanja meski menargetkan kebutuhan pembiayaan yang lebih kecil. Belanja dalam APBN 2026 sendiri tercatat Rp 3.842,7 triliun.
| Komponen Anggaran | 2027 | 2026 |
|---|---|---|
| Belanja negara | Rp 4.097,2 triliun | Rp 3.842,7 triliun |
| Pembiayaan | Rp 671,2 triliun | Rp 689,1 triliun |
| Defisit terhadap PDB | 2,40% | 2,68% |
Target Pertumbuhan dan Inflasi
Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 dengan inflasi yang dijaga pada level 2,5%. Kedua target itu menjadi bagian dari asumsi makro dalam penyusunan RAPBN 2027.
Asumsi nilai tukar rupiah ditetapkan Rp 17.500 per dolar AS. Sementara itu, suku bunga SBN tenor 10 tahun diasumsikan berada pada level 6,9%.
| Asumsi Makro | Target 2027 |
|---|---|
| Pertumbuhan ekonomi | 6% |
| Inflasi | 2,5% |
| Suku bunga SBN 10 tahun | 6,9% |
| Nilai tukar rupiah | Rp 17.500 per dolar AS |
Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai 75 dolar AS per barel. Target lifting minyak ditetapkan 610 ribu barel per hari, sementara lifting gas dipatok 954 ribu barel setara minyak per hari.
Arah Penggunaan Anggaran
Kerangka anggaran tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Pemerintah mengarahkan anggaran 2027 untuk mendukung delapan program prioritas nasional, termasuk kedaulatan pangan dan kesehatan.
Prabowo menyebut APBN memiliki peran langsung dalam perlindungan masyarakat dan penguatan negara. “APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat utk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.
Penguatan pertumbuhan ekonomi dan efektivitas APBN diharapkan membantu menurunkan kemiskinan. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan 2027 berada pada rentang 6,0% hingga 6,5%, lebih rendah dari kisaran 6,5% hingga 7,5% dalam target APBN 2026.
