Pertamina Patra Niaga kini memiliki hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg. Akses tersebut digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi identitas masyarakat melalui Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil ini memperkuat proses pencocokan penerima subsidi. Dengan mekanisme tersebut, data kependudukan menjadi salah satu dasar dalam penyaluran elpiji tabung melon.
Kesepakatan itu dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Penandatanganannya berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta, oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dan Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi.
Acara tersebut turut disaksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman. Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Jeffe Arizon Suardin juga hadir dalam penandatanganan itu.
Verifikasi sebagai Bagian Penyaluran
Penggunaan NIK membuat proses subsidi LPG 3 kg mencakup unsur pemeriksaan identitas. Pertamina Patra Niaga dapat memanfaatkan data yang diakses untuk memastikan proses verifikasi dan validasi masyarakat berjalan sesuai tujuan kerja sama.
| Komponen | Informasi |
|---|---|
| Instansi penyedia data | Direktorat Jenderal Dukcapil |
| Perusahaan pengguna data | Pertamina Patra Niaga |
| Identitas yang dicocokkan | Nomor Induk Kependudukan atau NIK |
| Sasaran layanan | Penerima subsidi LPG 3 kg |
Kerja sama ini terkait dengan pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi penguatan tata kelola penyaluran elpiji bersubsidi.
Mars Ega menyebut penguatan sistem itu sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola subsidi energi. Ia menekankan pentingnya pelayanan energi yang menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Pertamina Patra Niaga berkomitmen mewujudkan cita-cita pemerintah untuk memastikan ketahanan energi dengan tata kelola subsidi yang baik dan memastikan pelayanan energi menjangkau masyarakat dari Sabang sampai Merauke,” kata Mars Ega dalam keterangan tertulis.
Data Biometrik Mendukung Pencocokan
Dukcapil mencatat jumlah penduduk Indonesia hingga semester I 2026 sekitar 290,1 juta jiwa. Hampir 99 persen penduduk wajib KTP pada periode yang sama telah terekam biometrik.
Teguh Setyabudi memandang ketersediaan data kependudukan tersebut dapat mendukung beragam layanan publik. Dalam kerja sama ini, pemanfaatan data diarahkan terutama untuk membantu penyaluran subsidi LPG 3 kg lebih tepat sasaran.
Teguh juga berharap pemanfaatan data kependudukan dapat bermanfaat bagi kebutuhan lain yang berkaitan dengan tugas dan layanan perusahaan. Namun, ruang lingkup utama kesepakatan tetap berfokus pada penguatan verifikasi penerima subsidi elpiji.
Transformasi subsidi tepat LPG menempatkan data identitas sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari sistem penyaluran. Peran Dukcapil dan Pertamina Patra Niaga dalam kesepakatan ini diarahkan untuk memperkuat validasi masyarakat penerima LPG 3 kg.
