Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penerapan WFH dan PJJ Jakarta pada 18 Agustus 2026 tidak dibuat sebagai respons terhadap demonstrasi. Kebijakan itu disebut sebagai pelaksanaan arahan pemerintah pusat untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Penjelasan tersebut disampaikan ketika BEM UI menjadwalkan aksi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada hari yang sama. Pramono menyatakan tidak ingin membuat dugaan mengenai kaitan antara kebijakan pemerintah daerah dan agenda aksi mahasiswa itu.
Menurut Pramono, Pemprov DKI menjalankan arahan yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara. Ia menegaskan fokus pemerintah daerah adalah melaksanakan instruksi tersebut, bukan menafsirkan kemungkinan hubungan dengan aksi demonstrasi.
“Saya yang penting apa yang menjadi arahan (pemerintah pusat) kita jalankan, saya enggak mau berandai-andai itu (kaitannya dengan demo),” kata Pramono di kawasan Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (18/8/2026). Pernyataan itu menegaskan dasar pelaksanaan kebijakan berada pada agenda peringatan kemerdekaan.
Aturan Kerja Fleksibel dan Pembelajaran Jarak Jauh
Kebijakan bagi ASN dan sekolah itu tercantum dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 87/SE/2026. Dokumen tersebut mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel dan pembelajaran jarak jauh dalam rangka Kemerdekaan RI.
Penerapan WFH ASN Jakarta tidak berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov DKI. ASN yang menjalankan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap diminta bekerja dari lapangan.
Pramono menekankan pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh pengaturan kerja fleksibel. Petugas yang memberikan layanan kepada warga harus tetap hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, pelaksanaan PJJ Jakarta bagi sekolah dan kerja fleksibel ASN memiliki batas yang jelas. Tugas yang bersifat pelayanan langsung tetap memerlukan kehadiran petugas di lokasi kerja.
Jadwal Konsolidasi dan Aksi Mahasiswa
BEM UI menjadwalkan pengumpulan massa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI sebelum bergerak menuju Bundaran HI. Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menyebut konsolidasi dilakukan pada pagi hari.
| Tahapan | Lokasi | Waktu |
|---|---|---|
| Pengumpulan massa | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI | 10.00 WIB |
| Mulai aksi | Bundaran HI, Jakarta Pusat | 13.00 WIB |
Aksi mahasiswa membawa delapan tuntutan, termasuk penghentian penjajahan atas rakyat dan pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Massa juga meminta reforma agraria sejati dan penurunan harga kebutuhan pokok maupun bahan bakar minyak.
Selain itu, mahasiswa menuntut evaluasi proyek strategis nasional. Mereka turut menyoroti pemusatan kekuasaan serta intervensi militer di ruang sipil.
Jadwal aksi BEM UI dan kebijakan kerja fleksibel berlangsung pada tanggal yang sama, tetapi Pemprov DKI menyatakan keduanya tidak saling berkaitan. Pemerintah daerah tetap mewajibkan layanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga berjalan seperti biasa.
