Pernyataan Todd Blanche bahwa Presiden Donald Trump dapat memiliki suara dalam isu penuntutan memunculkan kekhawatiran baru di Amerika Serikat. Jaksa agung itu menilai keterlibatan pandangan presiden dapat dipertimbangkan, bergantung pada konteks perkara.
Dalam wawancara di Meet the Press NBC, Blanche mengatakan setiap warga Amerika memiliki suara dalam penuntutan. Ketika ditanya apakah Trump juga harus memiliki suara, ia menjawab bahwa hal itu tergantung, tetapi pada dasarnya mungkin dilakukan.
Blanche menyatakan ia tentu akan mempertimbangkan pandangan Presiden Amerika Serikat mengenai suatu persoalan. Ia juga berharap para jaksa agung dalam sejarah tidak akan memberikan jawaban yang berbeda atas pertanyaan tersebut.
Sikap itu mendapat perhatian karena keputusan pidana federal selama ini diharapkan tidak dikendalikan oleh kepentingan politik Gedung Putih. Batas hubungan kerja antara presiden dan Departemen Kehakiman AS kembali menjadi pusat perdebatan.
Penolakan terhadap Janji Mutlak
Blanche baru dikonfirmasi Senat AS sebagai jaksa agung pada pekan sebelumnya. Dalam wawancara yang sama pada Minggu, 16 Agustus 2026, ia menolak berjanji bahwa lembaganya akan selalu independen dari Gedung Putih.
Pembawa acara Kristen Welker menanyakan apakah Departemen Kehakiman dapat dijamin bertindak mandiri serta apa langkah Blanche bila presiden meminta tindakan tidak etis atau ilegal. Blanche menjawab bahwa ia tidak akan membuat komitmen independensi mutlak.
“Tidak, saya tidak akan berjanji tentang hal itu. Dan tidak ada jaksa agung yang boleh berjanji tentang hal itu,” kata Blanche. Menurutnya, ada perbedaan besar antara menjalankan pekerjaan dan menyelidiki perkara dengan janji selalu bertindak independen dari Gedung Putih.
Blanche juga menyampaikan keyakinannya bahwa Trump tidak akan meminta tindakan yang melanggar hukum atau etika. “Presiden tidak akan pernah meminta saya melakukan sesuatu yang tidak etis atau ilegal,” ujarnya.
Penjelasan soal Hubungan Kerja
Dalam penampilan di Fox News Sunday, Blanche menepis gambaran bahwa Trump memberi arahan langsung untuk melakukan penuntutan tertentu. Ia mengatakan presiden meminta masukan dari para pemimpinnya dan menyukai perbedaan pendapat.
“Itu tidak berarti Anda mengatakan ya kepadanya,” tegas Blanche. Ia menyebut anggapan bahwa presiden menelepon pada pagi hari lalu memerintahkan suatu penuntutan sebagai sesuatu yang sama sekali tidak benar.
Di tengah perdebatan itu, Blanche membuka kemungkinan perkara gugatan terkait data pemilih dibawa hingga ke Mahkamah Agung. Ia menyebut integritas pemilu sebagai isu yang dikampanyekan Trump dan dianggap penting oleh warga Amerika.
Ia juga menolak meramalkan hasil tuntutan ganti rugi terkait peristiwa 6 Januari 2021 setelah pembatalan dana khusus. Blanche mengatakan mekanisme bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemerintah federal telah tersedia selama beberapa dekade.
Gedung Putih, melalui juru bicara Anna Kelly, menyatakan Trump dan keluarganya tidak pernah maupun tidak akan terlibat konflik kepentingan. Kelly juga menyampaikan posisi bahwa Trump tidak pernah dan tidak akan melanggar hukum.
Wartawan ProPublica Aaron Davis menilai pernyataan Blanche mencerminkan pergeseran penting dari norma yang menguat setelah Skandal Watergate. Isu tersebut kian menonjol bersamaan dengan pembatalan dana anti-persenjataan senilai US$1,8 miliar oleh pemerintah.
