Nilai minimal 70,00 pada tiga mata pelajaran menjadi salah satu saringan awal bagi pendaftar Poltekpin 2026. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika harus memenuhi batas tersebut pada ijazah atau dokumen yang memuat nilai akhir pembelajaran.
Kesempatan mendaftar juga terbatas pada 18–30 Agustus 2026. Karena itu, lulusan SMA dan sederajat perlu memeriksa nilai serta kelengkapan berkas sebelum masa pendaftaran dibuka.
Politeknik Pengayoman Indonesia membuka pendidikan Diploma IV bidang hukum terapan untuk lulusan SMA, MA, SMK, dan MAK dari seluruh jurusan. Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui SSCASN BKN dengan memakai NIK dan nomor Kartu Keluarga.
Pilihan Program Studi
Penerimaan 2026 menyediakan empat program studi dalam Jurusan Hukum Terapan. Setiap program memiliki fokus pembelajaran yang berbeda dalam lingkup hukum dan administrasi hukum.
| Program Studi D-IV | Fokus Pembelajaran |
|---|---|
| Perancangan Peraturan Perundang-undangan | Penyusunan regulasi dan produk hukum |
| Hukum Kekayaan Intelektual | Perlindungan kekayaan intelektual |
| Administrasi Hukum Umum | Administrasi pelaksanaan tugas bidang hukum |
| Pembangunan Hukum | Pengembangan hukum untuk mendukung pembangunan |
Pendaftar perlu memilih Poltekpin serta formasi yang sesuai dengan kualifikasinya setelah masuk ke akun SSCASN. Pilihan program studi dan seluruh data perlu diperiksa kembali sebelum pendaftaran difinalisasi.
Batas Usia dan Kondisi Fisik
Peserta harus berusia minimal 17 tahun dan maksimal 21 tahun 0 bulan 0 hari pada 18 Agustus 2026. Ketentuan ini perlu dipastikan sejak awal karena menjadi salah satu persyaratan dasar penerimaan.
Tinggi badan minimal adalah 162 cm bagi pria dan 155 cm bagi wanita. Peserta harus sehat jasmani dan mental, tidak mengidap HIV/AIDS, tidak menggunakan narkoba, tidak buta warna, serta tidak memiliki riwayat patah tulang.
Kacamata diperbolehkan selama toleransi visus tidak lebih dari minus 1,00. Ketentuan mengenai tato dan tindik juga berlaku, kecuali terdapat alasan adat yang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi.
Calon peserta harus belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan. Peserta wanita belum pernah melahirkan, sedangkan peserta pria belum pernah memiliki anak biologis.
Selain itu, pendaftar tidak sedang terikat dinas atau bekerja pada instansi maupun perusahaan lain. Peserta juga tidak boleh pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana.
Alur Registrasi dan Biaya SKD
| Tahap | Keterangan |
|---|---|
| Membuat akun | Menggunakan NIK dan nomor Kartu Keluarga |
| Mencetak kartu | Kartu Informasi Akun setelah registrasi selesai |
| Melengkapi pendaftaran | Isi biodata dan unggah dokumen |
| Biaya SKD | Rp100.000 sesuai ketentuan PNBP |
Portal pendaftaran dapat diakses melalui sscasn.bkn.go.id selama periode registrasi. Setelah akun aktif, calon mahasiswa perlu masuk kembali memakai NIK dan kata sandi untuk melanjutkan pengisian data.
Dokumen yang diunggah harus berupa hasil pindai asli berwarna, jelas terbaca, dan dapat dibuka. Berkas yang diperlukan antara lain pas foto berlatar merah, surat lamaran bermeterai Rp10.000, identitas kependudukan, ijazah, dan daftar nilai akhir.
Pendaftar juga perlu menyiapkan surat keterangan belum pernah menikah, surat pernyataan enam poin bermeterai, persetujuan orang tua atau wali, SKCK, serta surat pernyataan orang tua yang disahkan RT dan RW sesuai ketentuan. Jalur Orang Asli Papua dan formasi keterwakilan daerah memerlukan bukti tambahan sesuai jalur yang dipilih.
Ketidaksesuaian nama, NIK, tanggal lahir, nilai, maupun dokumen dapat memengaruhi verifikasi. Informasi perubahan jadwal atau ketentuan seleksi perlu dipantau melalui kanal resmi Kementerian Hukum dan portal SSCASN.
