Keberadaan penyelundupan di pintu masuk Indonesia menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pengawasan harus dijalankan lebih efektif oleh institusi yang memiliki tugas di jalur masuk dan perairan.
Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusut Bea Cukai. Ia juga menegur Bakamla karena penyelundupan dinilai masih terjadi meski lembaga itu bertugas menjaga wilayah perairan.
Pesan Tegas dari Sidang Tahunan DPR
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan DPR, Jumat (14/8/2026). Ia mengemukakan persoalan itu saat membahas perlunya penertiban serius terhadap berbagai kegiatan ilegal.
“Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Iya kan?” kata Prabowo. Permintaan itu secara khusus ditujukan kepada Purbaya Yudhi Sadewa.
Prabowo kemudian mengarahkan perhatian kepada Bakamla. “Bakamla. Tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” ujarnya.
Pernyataan itu menunjukkan tuntutan Presiden agar pengawasan di titik masuk Indonesia tidak hanya menjadi tugas formal. Langkah pencegahan dan penindakan menjadi hal yang ditekankan dalam arahannya.
Penanganan Kegiatan Ilegal
Sorotan terhadap penyelundupan berkaitan dengan pembahasan Prabowo mengenai tambang ilegal. Ia menyebut pemerintah sudah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
Prabowo meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut keberadaan tambang tersebut. Menurutnya, operasi tambang ilegal dalam jumlah besar patut ditelusuri secara serius.
| Persoalan | Institusi yang Disorot | Arahan |
|---|---|---|
| Penyelundupan | Bea Cukai | Diusut oleh Menteri Keuangan |
| Penyelundupan | Bakamla | Memperkuat penjagaan |
| Tambang timah ilegal | TNI dan Polri | Melakukan pengusutan |
“1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?” kata Prabowo.
Ia mempertanyakan kemungkinan kegiatan tersebut berjalan tanpa diketahui pejabat kepolisian dan pejabat terkait. Prabowo menekankan bahwa jabatan serta pangkat negara harus digunakan untuk menjaga ketertiban.
Tanggung Jawab Pemimpin
Prabowo menyatakan seorang pemimpin atau komandan harus berani menertibkan anak buahnya. Tindakan itu tetap perlu ditempuh sekalipun menyangkut personel yang disayangi atau pernah menerima kenaikan pangkat.
“Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak,” ujar Prabowo. Ia menyebut penindakan itu dilakukan demi rakyat, negara, dan bangsa.
Presiden juga menilai masyarakat semakin menuntut keadilan dalam penyelenggaraan negara. Ia mengatakan rakyat tidak bersedia menerima penyelewengan yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
Menurut Prabowo, ketegasan kepada pejabat diperlukan agar mereka memberikan kerja terbaik bagi rakyat. Ia kembali menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut tambang ilegal di Bangka Belitung.
