Pengurangan dana desa menjadi sorotan setelah 11 kantor pemerintahan dibakar di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Tokoh Pemuda Papua Natan Kuwan S.Ak. menilai kerusuhan itu berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang belum terserap maksimal.
Natan meminta pemerintah pusat tidak menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan keadaan khusus di Tanah Papua. Ia menilai persoalan anggaran perlu dipahami dalam kaitannya dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi sosial masyarakat setempat.
Dalam keterangan tertulis yang dikutip mediaindonesia.com, Natan menyebut efisiensi anggaran sebagai isu yang perlu dievaluasi. Menurutnya, pengurangan dana desa oleh pemerintah pusat menjadi titik utama dalam peristiwa tersebut.
“Yang menjadi titik utama dari kerusuhan ini adalah pengurangan dana desa yang dilakukan Pusat atas dasar efisiensi,” ujar Natan. Ia menilai langkah efisiensi tidak seharusnya mengabaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi Papua.
Persoalan yang Menjadi Latar Kekhawatiran
Natan menyinggung persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan, serta konflik berkepanjangan antara negara dan kelompok TPNPB. Menurut dia, kondisi tersebut menuntut kebijakan yang dapat mempercepat perkembangan Papua.
Ia berpandangan pemerintah perlu mencari solusi agar kebijakan efisiensi tidak berujung pada gangguan keamanan. Dukungan anggaran, menurutnya, perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjawab kebutuhan pembangunan wilayah.
“Papua butuh Akaelerasi bukan Efisiensi,” kata Natan dalam pernyataannya. Ia juga mempertanyakan kerangka percepatan Papua dalam kaitannya dengan gambaran Indonesia Emas 2045.
Penilaian tersebut muncul di tengah dampak pembakaran terhadap fasilitas administrasi pemerintah daerah. Sejumlah kantor pelayanan publik dan kantor penyelenggaraan pemerintahan disebut menjadi sasaran aksi massa.
| Rincian Peristiwa | Informasi |
|---|---|
| Wilayah kejadian | Kabupaten Puncak, Papua Tengah |
| Waktu awal kejadian | Usai penyaluran dana desa tahap I pada Selasa (11/8) |
| Jumlah kantor terdampak | 11 kantor pemerintahan |
| Aset lain terdampak | Satu kendaraan Dinas Ketahanan Pangan |
Rangkaian Aksi di Sejumlah Titik
Kerusuhan bermula setelah Pemerintah Kabupaten Puncak melakukan penyaluran dana desa tahap I. Massa kemudian mendatangi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau PMK Puncak dan membakar bangunan tersebut.
Aksi itu selanjutnya memicu pembakaran fasilitas pemerintah di sejumlah titik. Kantor-kantor yang berkaitan dengan administrasi dan pemerintahan daerah turut terkena dampaknya.
Fasilitas yang disebut terdampak meliputi Kantor Bupati dan Kantor DPRD. Kantor Dukcapil, Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial, serta Kantor Keuangan juga dilaporkan terbakar.
Satu kendaraan roda empat milik Dinas Ketahanan Pangan turut terbakar ketika terparkir di halaman Kantor Bupati. Peristiwa itu menambah dampak kerusakan di luar bangunan perkantoran.
Seruan Kebijakan yang Lebih Menyeluruh
Menjelang peringatan 81 tahun Kemerdekaan Indonesia, Natan meminta pemerintah merefleksikan perannya dalam membangun Tanah Papua. Ia menilai kebijakan di wilayah tersebut harus dirancang dengan pertimbangan yang lebih menyeluruh karena polemik dan konflik masih berlangsung.
Natan menegaskan politik anggaran tidak hanya menyangkut hitungan di atas kertas. Ia memandang anggaran sebagai bagian penting dari ikatan dalam tenun kebangsaan Indonesia.
Pembakaran fasilitas pemerintah di Puncak menempatkan penyaluran dana desa dan kebijakan efisiensi dalam perhatian yang lebih besar. Penyerapan aspirasi masyarakat menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam seruan evaluasi tersebut.
