Pendaftaran Poltekpin 2026 membuka peluang pendidikan vokasi bidang hukum, tetapi seleksinya menetapkan sejumlah batasan personal yang ketat. Pelamar harus memenuhi syarat usia, tinggi badan, kondisi penglihatan, hingga komitmen tidak menikah selama pendidikan.
Masa pendaftaran dibuka dari 18 Agustus hingga 30 Agustus 2026 melalui SSCASN BKN. Lulusan SLTA sederajat dapat mengikuti proses ini setelah menyiapkan akun dan seluruh berkas yang diminta.
Komitmen yang Wajib Dipenuhi
Peserta tidak boleh sedang memiliki ikatan dinas dengan instansi lain. Mereka juga harus bersedia ditempatkan pada unit kerja Kementerian Hukum di seluruh wilayah Indonesia.
Status pernikahan menjadi salah satu ketentuan yang diperiksa dalam seleksi. Pelamar harus belum pernah menikah dan menyatakan kesediaan untuk tidak menikah selama masa pendidikan berlangsung.
Ketentuan kesehatan juga mencakup larangan bagi pelamar yang buta warna atau bertato. Kacamata dapat digunakan selama ukuran minusnya maksimal 1,00.
| Persyaratan Fisik | Ketentuan |
|---|---|
| Tinggi badan pria | Minimal 162 cm |
| Tinggi badan wanita | Minimal 155 cm |
| Kondisi kesehatan | Berbadan sehat dan tidak buta warna |
| Kacamata | Minus maksimal 1,00 |
| Tato | Tidak diperbolehkan |
Batas Usia dan Nilai Sekolah
Usia pelamar paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 21 tahun pada 18 Agustus 2026. Ketentuan ini berlaku sebagai syarat awal sebelum pelamar meneruskan tahapan pendaftaran.
Dari sisi akademik, rata-rata nilai tiga mata pelajaran wajib mencapai sedikitnya 70,00. Mata pelajaran tersebut adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.
| Komponen Seleksi | Ketentuan |
|---|---|
| Periode pendaftaran | 18–30 Agustus 2026 |
| Usia pelamar | 17–21 tahun per 18 Agustus 2026 |
| Nilai rata-rata minimum | 70,00 |
| Dokumen nilai | Ijazah atau transkrip nilai |
Program Diploma IV Bidang Hukum
Dalam penerimaan tahun ini, Politeknik Pengayoman Indonesia menyediakan Jurusan Hukum Terapan pada jenjang Diploma IV. Empat program studi yang dibuka adalah Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan Pembangunan Hukum.
Pendidikan vokasi tersebut berada di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Poltekpin terbentuk dari penggabungan pendidikan kedinasan di lingkungan Kemenkumham, termasuk bidang pemasyarakatan dan keimigrasian.
| Program Studi | Jenjang |
|---|---|
| Perancangan Peraturan Perundang-Undangan | Diploma IV |
| Hukum Kekayaan Intelektual | Diploma IV |
| Administrasi Hukum Umum | Diploma IV |
| Pembangunan Hukum | Diploma IV |
Tahapan Pendaftaran
Pelamar membuat akun melalui SSCASN BKN menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga. Berikutnya, peserta memilih program studi dan jalur penerimaan, lalu mengunggah dokumen persyaratan.
Biaya Seleksi Kompetensi Dasar ditetapkan sebesar Rp100.000 dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024. Pendaftar pada formasi Orang Asli Papua maupun Keterwakilan Daerah harus melampirkan surat keterangan khusus.
