Perang Amerika Serikat dan Iran yang telah berlangsung lima bulan menjadi latar lahirnya kerja sama pertahanan antara Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan. Kesepakatan itu memperlihatkan upaya negara kawasan membangun koordinasi keamanan di tengah perubahan situasi Timur Tengah.
Pakta tersebut membawa prinsip pertahanan kolektif yang membuat serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Ketentuan ini memberi bobot strategis pada kesepakatan tiga negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama Amerika Serikat.
Kesepakatan bernama Mecca Joint Defence Agreement itu ditandatangani pada Jumat, 7 Agustus 2026. Selain pertahanan kolektif, pakta membuka kerja sama pada bidang keamanan dan pengembangan industri pertahanan.
Upaya Mengurangi Ketergantungan Keamanan
Konflik antara Amerika Serikat dan Iran mendorong banyak negara di Timur Tengah mengevaluasi pola keamanan yang sebelumnya bertumpu pada kekuatan militer Washington. Dalam konteks tersebut, pakta Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan hadir sebagai wadah koordinasi baru di antara negara kawasan.
Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menilai keamanan regional seharusnya ditangani terutama oleh aktor yang berada di dalam kawasan. Ia menolak pola penyelesaian yang mengandalkan formula dari luar Timur Tengah.
“Masalah-masalah kawasan harus diselesaikan oleh aktor-aktor kawasan,” kata Erdogan kepada Al-Sharq Al-Awsat. Ia juga menyatakan bahwa penyelesaian persoalan kawasan perlu dilakukan tanpa formula yang dipaksakan dari luar.
Menurut Erdogan, pengalaman masa lalu menunjukkan solusi dari luar kawasan dapat menghasilkan dampak buruk. Pandangan itu menjadi dasar politik bagi dorongan penguatan kerja sama keamanan regional.
Keanggotaan Tidak Berhenti pada Tiga Negara
Ankara tidak menempatkan Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan sebagai batas akhir pakta tersebut. Erdogan mengatakan visi kerja sama ini terbuka bagi lebih banyak negara di kawasan.
“Visi kami tidak terbatas pada tiga negara,” ujar Erdogan dalam wawancara yang dilakukan setelah penandatanganan kesepakatan. Namun, ia tidak menjelaskan negara mana saja yang akan menjadi sasaran perluasan berikutnya.
Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan sebelumnya menyebut Mesir sebagai negara yang diharapkan dapat bergabung. Ia menyampaikan pernyataan itu kepada Anadolu pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Keikutsertaan Mesir masih menghadapi sejumlah kendala teknis menurut Fidan. Pemerintah Mesir belum memberikan komentar atas pakta pertahanan maupun pernyataan dari pihak Turkiye.
| Aspek | Informasi |
|---|---|
| Penandatanganan | Jumat, 7 Agustus 2026 |
| Anggota pendiri | Turkiye, Arab Saudi, Pakistan |
| Prinsip pakta | Serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap seluruh anggota |
| Negara yang disebut | Mesir, masih terkendala persoalan teknis |
Industri Pertahanan Menjadi Ruang Kolaborasi
Kerja sama tiga negara tidak hanya diarahkan pada respons keamanan. Kompas.com, yang mengutip South China Morning Post, melaporkan adanya peluang pengembangan proyek bersama di industri pertahanan.
Ruang kolaborasi tersebut dapat menjadi unsur penting dalam hubungan ketiga negara, selain komitmen pertahanan kolektif. Namun, rincian bentuk proyek maupun mekanisme kerja sama belum dijelaskan.
Pakta ini juga berlangsung saat hubungan Ankara dan Riyadh semakin menghangat setelah sempat tegang. Erdogan menyatakan Turkiye dan Arab Saudi akan mengambil langkah untuk meningkatkan hubungan bilateral, tanpa merinci kebijakannya.
Masa depan kerja sama akan bergantung pada kemungkinan bertambahnya anggota serta kemampuan para pihak menyelesaikan hambatan teknis. Minat negara lain di Timur Tengah juga akan menentukan seberapa luas blok keamanan ini berkembang.
