Mobil dengan emisi CO2 di atas 200 gram per kilometer akan menghadapi pajak hingga 38% di Thailand pada 2030. Sebaliknya, kendaraan bensin atau diesel dengan emisi hingga 100 g/km dikenai tarif 13% pada 2026-2027.
Perbedaan tajam itu menjadi inti struktur pajak kendaraan baru Thailand yang berlaku mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini menggeser fokus dari kapasitas mesin semata menjadi penilaian yang lebih luas terhadap emisi, keselamatan, teknologi, kandungan lokal, dan investasi produksi.
Tarif Naik Mengikuti Jejak Emisi
Kelompok kendaraan beremisi 101-120 g/km dikenai pajak 22% pada 2026-2027. Tarifnya meningkat menjadi 24% pada 2028-2029, lalu 26% pada 2030.
Untuk emisi 121-150 g/km, tarif dimulai dari 25% dan naik menjadi 29% pada 2030. Kendaraan dengan emisi 151-200 g/km dikenai 29% pada awal penerapan dan 33% pada 2030.
| Emisi CO2 | 2026-2027 | 2028-2029 | 2030 |
|---|---|---|---|
| ≤100 g/km | 13% | 14% | 15% |
| 101-120 g/km | 22% | 24% | 26% |
| 121-150 g/km | 25% | 27% | 29% |
| 151-200 g/km | 29% | 31% | 33% |
| >200 g/km | 34% | 36% | 38% |
Mobil bermesin lebih dari 3.000 cc dikenai pajak 50%. Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan juga dapat menghadapi tarif lebih tinggi, termasuk 25% hingga 35% untuk emisi sampai 150 g/km pada periode tertentu.
Keselamatan Kini Menjadi Penentu
Besaran pajak tidak hanya bergantung pada angka emisi. Mobil bensin dan diesel harus memenuhi standar keselamatan UN R13h serta dilengkapi ABS/ESC atau setidaknya dua sistem ADAS yang ditentukan.
Sistem tersebut mencakup Automatic Emergency Braking, Forward Collision Warning, Lane Keeping Assist System, Lane Departure Warning, Blind Spot Detection, dan Adaptive Cruise Control. Ketentuan fitur keselamatan ini menjadi bagian dari upaya menggabungkan kebijakan lingkungan dengan standar kendaraan yang lebih aman.
Menurut oto.detik.com yang mengutip Thaiautonews, produsen yang berinvestasi dan memproduksi kendaraan melalui proyek BOI juga mendapat ruang insentif. Artinya, reformasi pajak ini menempatkan aktivitas manufaktur domestik sebagai salah satu unsur penting dalam penilaian.
Elektrifikasi Mendapat Tarif Lebih Rendah
HEV beremisi 101-120 g/km memperoleh tarif 9% pada 2026-2027 apabila menggunakan baterai produksi Thailand dan memiliki minimal dua fitur ADAS. Tarif tersebut menjadi 11% pada 2028-2029 dan 13% pada 2030.
Produsen HEV peserta proyek BOI dapat mengakses tarif khusus pada 2026-2032. Mereka harus memenuhi investasi minimal 3 miliar baht pada 2024-2027, menggunakan komponen lokal, serta menyediakan fasilitas atau tenaga kerja riset dan pengembangan.
PHEV dengan jarak tempuh listrik minimal 80 km dikenai pajak 5% apabila memenuhi persyaratan. PHEV yang tidak lolos ketentuan dikenai 15% pada 2026-2029 dan 20% pada 2030, sementara mesin di atas 3.000 cc dikenai 30%.
BEV yang memenuhi ketentuan memperoleh pajak cukai 2%, paling rendah di antara kategori mobil. Syaratnya adalah penggunaan baterai Thailand, komponen kunci yang ditetapkan, dan minimal tiga fitur ADAS, sedangkan BEV yang tidak memenuhi syarat dikenai 10%.
Pick Up dan Motor Turut Diatur
Skema khusus pick up berlaku sepanjang 2026-2035, dengan tarif yang membedakan jenis kabin dan emisi CO2. Mulai 2028, pick up wajib memiliki sedikitnya satu sistem ADAS.
Pick up listrik juga perlu memakai baterai yang diproduksi atau dirakit secara lokal. Sementara itu, sepeda motor pembakaran dikenai pajak berbasis emisi 3%-20% pada 2026-2029 dan 5%-25% pada 2030, sedangkan motor listrik minimal 48 volt dikenai 1%.
