Nasib Molinas Ditentukan Harga, Pengamat Minta Beban Pajak Tak Menumpuk

Masa depan Molinas dinilai tidak cukup ditentukan oleh target produksi atau dorongan elektrifikasi kendaraan. Harga yang sanggup dijangkau masyarakat justru menjadi ujian penting bagi penerimaan motor listrik nasional di pasar.

Pengamat transportasi Bebin Djuana meminta perhatian terhadap beban biaya yang dapat membuat harga kendaraan meningkat. Ia menilai pungutan yang berlapis perlu disederhanakan agar motor listrik tidak berubah menjadi produk yang terlalu mahal.

Harga Menentukan Akses Masyarakat

Kebutuhan akan sepeda motor di Indonesia dinilai sangat besar dan telah terlihat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Kendaraan roda dua digunakan bukan hanya sebagai transportasi pribadi, melainkan juga sebagai alat untuk menopang kegiatan ekonomi.

Karena fungsinya luas, harga menjadi pertimbangan yang sangat sensitif bagi calon pembeli. Motor listrik perlu hadir dengan nilai yang sesuai kemampuan pengguna agar dapat dipakai secara lebih merata.

“Bahwa motor listrik ini nantinya tidak boleh jadi mahal. Kebutuhannya besar, sudah jelas di depan mata. Tetapi kan tidak boleh jadi mahal,” ujar Bebin kepada otomotif.kompas.com.

Menurut Bebin, kebutuhan besar tersebut merupakan peluang bagi pengembangan kendaraan listrik roda dua. Namun, peluang itu dapat menyempit apabila harga jual berada di luar jangkauan masyarakat yang paling membutuhkan kendaraan.

Rantai Pungutan Menjadi Perhatian

Bebin menyoroti kemungkinan biaya bertumpuk ketika komponen untuk motor listrik masih harus diimpor. Komponen dari luar negeri dapat lebih dahulu dikenai bea masuk sebelum terdapat pungutan lain yang masuk dalam struktur biaya.

Ia menyebut PPN, PPh 21, dan biaya lain sebagai unsur yang berpotensi memperbesar harga produk. Situasi tersebut dinilai perlu dicermati karena setiap beban tambahan dapat memengaruhi keterjangkauan kendaraan di tingkat konsumen.

“Tumpang tindih, kan? Kenapa tidak disederhanakan supaya motornya betul-betul harganya terjangkau,” kata Bebin.

Penyederhanaan perpajakan dinilai dapat menjadi salah satu jalur untuk menjaga harga motor listrik tetap kompetitif. Kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut pembeli perorangan, tetapi juga kelompok yang memakai motor sebagai instrumen kerja.

Dampaknya Bagi Pengemudi Ojek Online

Kelompok Pengemudi Ojek Online menjadi salah satu pengguna yang paling terkait dengan isu keterjangkauan motor listrik. Banyak pengemudi memanfaatkan kendaraan roda dua untuk mengantar penumpang dan barang sebagai sumber nafkah keluarga.

Bebin menilai kebijakan yang membantu mereka memperoleh motor dengan harga lebih masuk akal akan memberi manfaat positif. Harga kendaraan yang tinggi berpotensi menjadi hambatan bagi pengguna yang membutuhkan motor untuk terus menjalankan pekerjaannya.

“Karena motor ini selain alat transport, juga banyak yang menjadi alat penunjang mencari nafkah. Contohnya, balik lagi ke ojol,” ujar Bebin.

Ia juga menyinggung besarnya jumlah pengendara yang bergantung pada pekerjaan tersebut. Kondisi itu membuat kebijakan harga motor listrik memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat pengguna roda dua.

Diperkenalkan di Bekasi

Motor Listrik Nasional atau Molinas diperkenalkan dalam peluncuran di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (13/8/2026). Program ini membawa perhatian pada pengembangan kendaraan listrik roda dua dalam negeri.

Meski demikian, keberhasilan Molinas dipandang perlu diukur dari kemampuan produk menjangkau pengguna nyata. Penggunaan yang luas akan lebih mungkin terjadi bila harga tidak menjauh dari daya beli masyarakat.

Motor listrik nasional berpotensi mendukung ekosistem transportasi yang lebih luas daripada kebutuhan rumah tangga. Kendaraan tersebut juga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang menjadikan motor sebagai sarana bekerja.

Bebin berharap pemerintah menyusun skema yang menjaga harga motor listrik tetap terjangkau. Dengan demikian, tujuan elektrifikasi kendaraan dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan ekonomi pengguna roda dua.

Baca Juga