Larangan panggilan telemarketing tanpa persetujuan di Perancis menimbulkan kekhawatiran bagi industri layanan pelanggan di Maroko. Regulasi baru itu disebut berpotensi memengaruhi hingga 50.000 tenaga kerja yang bergantung pada layanan panggilan untuk pasar Perancis.
Media Maroko Le Matin melaporkan kekhawatiran dari menteri setempat mengenai kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Industri layanan pelanggan di negara tersebut selama ini melayani banyak kegiatan pemasaran melalui telepon ke konsumen Perancis.
Tekanan terhadap sektor itu muncul karena Perancis kini membatasi siapa saja yang boleh dihubungi perusahaan. Aktivitas penawaran lewat telepon tidak lagi dapat dilakukan kepada konsumen yang belum memberikan izin.
Panggilan Hanya dalam Dua Kondisi
Pemerintah Perancis menetapkan bahwa perusahaan hanya boleh menelepon konsumen dalam dua keadaan. Panggilan diperbolehkan jika berkaitan dengan kontrak yang sedang berjalan atau setelah konsumen menyampaikan persetujuan tertulis.
Ketentuan ini berlaku di seluruh sektor bisnis dan menjadikan persetujuan sebagai dasar utama pemasaran langsung. Perusahaan harus mampu menunjukkan bukti bahwa izin dari pelanggan sudah didapatkan sebelum panggilan dilakukan.
Ketua Asosiasi Penjualan Langsung Perancis, Frederic Billon, menilai kewajiban tersebut menambah beban administrasi. “Anda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pelanggan dan Anda juga harus menyimpan bukti persetujuan tersebut,” kata Billon.
Perubahan ini berarti perusahaan perlu mengelola penyimpanan dokumen persetujuan sebagai bagian dari operasional pemasaran. Tanpa hubungan kontraktual atau izin tertulis, panggilan penawaran kepada konsumen tidak lagi diperbolehkan.
Keluhan yang Mendorong Regulasi
Kebijakan baru itu didorong oleh tingginya tingkat gangguan yang dirasakan masyarakat. Laporan parlemen Perancis memperlihatkan telemarketing telah menjadi persoalan sehari-hari bagi banyak responden.
| Temuan dalam Laporan Parlemen | Persentase |
|---|---|
| Warga merasa terganggu | 97 persen |
| Warga menerima panggilan minimal mingguan | 72 persen |
| Warga menerima panggilan setiap hari | 38 persen |
Hampir seluruh responden atau 97 persen menyatakan terganggu oleh panggilan penjualan. Sementara itu, 72 persen mengaku dihubungi setidaknya sekali dalam seminggu.
Frekuensi gangguan juga terlihat dari 38 persen responden yang menerima telemarketing setiap hari. Angka tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan ini tidak hanya dialami oleh kelompok kecil masyarakat.
Hak atas Ruang Pribadi
Que Choisir Ensemble menyebut kebijakan tersebut sebagai “revolusi kecil” dalam perlindungan hak sipil konsumen. Kelompok advokasi itu berpandangan bahwa warga berhak menikmati ketenangan tanpa terus menjadi sasaran penawaran pemasaran otomatis.
Presiden Que Choisir Ensemble, Marie-Amandine Stevenin, meminta perlindungan itu dilihat dalam konteks tekanan konsumsi yang hadir di banyak ruang. “Tidak bisa cukup ditekankan bahwa kedamaian dan ketenangan adalah hak dan sudah saatnya untuk berhenti mengekspos konsumen pada tawaran yang tidak diinginkan,” ujar Stevenin.
Perancis kini sejalan dengan Jerman, Austria, dan Italia yang telah lebih dahulu menerapkan pembatasan ketat terhadap cold calling. Inggris masih memakai pendekatan berbeda karena panggilan telemarketing tetap dapat dilakukan selama nomor penerima belum masuk dalam daftar penolakan resmi.
Aturan ini memperkuat posisi konsumen dalam menentukan kontak pemasaran yang mereka terima. Di sisi lain, perusahaan dan industri layanan pelanggan perlu menyesuaikan model operasional dengan syarat persetujuan yang lebih ketat.
