Pemerintah memasang sasaran pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam Rancangan APBN 2027, lebih tinggi dari target 5,4 persen pada 2026. Target itu dijalankan ketika posisi utang pemerintah telah menembus Rp10.293,69 triliun pada Juni 2026.
Tantangan utamanya bukan hanya mendorong kegiatan ekonomi, melainkan juga menjaga pembiayaan negara tetap terkendali. Kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang membuat disiplin APBN menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan.
Pertumbuhan Tinggi Memerlukan APBN Terkelola
Presiden Prabowo Subianto berharap kebijakan yang tepat dapat membawa pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada akhir tahun ini. Pemerintah menempatkan sasaran tersebut sebagai agenda utama di tengah tekanan pembiayaan yang meningkat.
Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat mendukung perbaikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto. Namun, hasil tersebut tetap bergantung pada kondisi ekonomi dan kemampuan pemerintah mengendalikan defisit.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan defisit APBN akan dijaga di bawah batas maksimal 3 persen. Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk memperkuat penerimaan tanpa menaikkan tarif pajak.
“Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat. Kita akan efektifkan tax collection kita, bukan naikin pajak ya. Tapi kita bersihkan cara kita beroperasi menggunakan pajak,” kata Purbaya.
Posisi Utang Terus Bertambah
Utang pemerintah naik lebih dari Rp373 triliun dalam rentang Maret hingga Juni 2026. Data yang dikutip Tempo.co dan KalderaNews mencatat kenaikan 3,7 persen selama periode tersebut.
| Periode | Utang Pemerintah | Keterangan |
|---|---|---|
| Maret 2026 | Rp9.920,42 triliun | Sebelum kenaikan terbaru |
| Juni 2026 | Rp10.293,69 triliun | Naik 3,7 persen |
Rasio utang terhadap PDB berada di kisaran 41 persen. Pemerintah menilai angka itu masih berada di bawah batas aman maksimal 60 persen terhadap PDB.
Purbaya menyatakan posisi hingga Juni belum menggambarkan hasil akhir tahun anggaran 2026. Ia berharap pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun dapat membantu menurunkan rasio utang sedikit.
“Belum kan berakhir tahunnya. Nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa, harusnya akan bisa turun lagi sedikit,” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.
Beban Pembayaran Jadi Perhatian
Nilai utang di atas Rp10.000 triliun memperbesar perhatian terhadap kemampuan negara membayar bunga dan pokok utang setiap tahun. Penerimaan pajak yang efektif dipandang sebagai salah satu penopang agar kebutuhan pembiayaan tidak terus membesar.
Pengendalian defisit juga berperan untuk menahan tambahan utang baru. Dua langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya tahan fiskal ketika ruang kebijakan semakin terbatas.
Perdebatan Mengenai Komunikasi Fiskal
Kenaikan utang turut memicu tanggapan di ruang publik. Pengamat media sosial Yusuf Dumdum mengkritik komunikasi Purbaya terkait angka utang melalui akun X pribadinya.
“Pengen tahu apa komentar fans Purbaya melihat ini? Sejak awal sudah dibilang sama aja. Sekarang malah lebih gila dan buruk! Tapi salut sih, gimmick Purbaya sukses bikin fansnya jadi buta dan tuli,” tulis Yusuf.
Pemerintah menghadapi pekerjaan ganda, yakni mengejar pertumbuhan lebih tinggi dan memastikan pembiayaan APBN tidak melampaui kemampuan fiskal. Perkembangan ekonomi global serta pembayaran utang akan menjadi faktor yang memengaruhi ruang gerak kebijakan tersebut.
