Selat Hormuz, koridor yang sebelum perang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia dan gas alam cair global, masih berada dalam bayang-bayang konflik. Jalur yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab itu belum kembali pulih karena Iran dan Amerika Serikat berselisih soal komitmen serta kendali.
Iran menegaskan pembukaan kembali jalur pelayaran tidak bisa dilakukan berdasarkan keputusan sepihak Washington. Teheran menyatakan pihak lain harus lebih dahulu memenuhi kewajiban dalam pengaturan sementara yang pernah disepakati.
Rasoul Sanaei-Rad, pejabat senior politik militer Iran, mengatakan negaranya belum akan membuka Selat Hormuz sebelum komitmen tersebut dipenuhi. Ia juga menyebut Iran akan mengambil sikap lebih ofensif apabila konflik kembali terjadi.
Kesepakatan Sementara yang Runtuh
Iran dan AS sempat menyepakati pengaturan sementara pada Juni yang memuat gencatan senjata permanen. Kesepakatan itu turut menyerukan pemulihan segera kebebasan navigasi di kawasan Teluk.
Namun, pengaturan tersebut hanya bertahan beberapa pekan. Perjanjian mulai runtuh setelah Iran kembali melakukan serangan terbatas terhadap kapal-kapal yang menurut Teheran tidak berlayar sesuai ketentuan yang telah disepakati.
Setelah perkembangan itu, AS melanjutkan serangan ke sejumlah provinsi selatan Iran. Washington menyatakan serangan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan Iran menyerang kapal yang beroperasi di kawasan Teluk.
Ketegangan sebelumnya meningkat setelah perang dimulai dengan serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran kemudian secara efektif menutup Selat Hormuz yang selama ini menjadi salah satu rute utama perdagangan energi internasional.
Teheran dan Washington Saling Klaim Kendali
Di tengah belum pulihnya pelayaran, Kepala baru pasukan paramiliter Basij Iran, Hossein Taeb, menyatakan Selat Hormuz berada di bawah pengelolaan dan kendali Republik Islam. Pernyataan pada Kamis, 13 Agustus 2026, itu disampaikan sehari setelah Donald Trump mengklaim AS memiliki kendali penuh atas jalur laut tersebut.
Taeb mengatakan Iran tetap menjalankan kebijakannya dalam situasi keamanan yang terjaga. Menurut kantor berita Fars, ia juga menilai AS berusaha mengganggu popularitas Republik Islam di kawasan dengan memulai perang baru di Selat Hormuz.
“Hari ini Anda dapat melihat bahwa Selat Hormuz berada di bawah pengelolaan dan kendali Republik Islam,” kata Taeb seperti dikutip Fars. Ia menyebut upaya AS gagal, meski Washington menilai Iran tidak memiliki kekuatan udara dan laut yang besar.
| Pihak | Klaim utama | Kebijakan atau tindakan |
|---|---|---|
| Iran | Menguasai Selat Hormuz | Menunda pembukaan jalur hingga komitmen dipenuhi |
| Amerika Serikat | Memiliki kendali penuh | Memblokade pelayaran dan pelabuhan Iran |
Kebebasan Navigasi Masih Diperselisihkan
AS menyatakan akan menjaga kebebasan navigasi bagi kapal yang berlayar menuju atau meninggalkan pelabuhan non-Iran. Pada saat yang sama, blokade laut terhadap pelayaran dan pelabuhan Iran tetap diberlakukan Washington.
Laporan CNBC Indonesia menunjukkan perbedaan pandangan mengenai kendali dan pembukaan Selat Hormuz masih menjadi inti pertentangan. Selama pelaksanaan komitmen belum disepakati kedua pihak, jalur energi penting tersebut tetap menghadapi ketidakpastian.
