Antusiasme investor Asia terhadap rencana Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII terlihat dari pertemuan yang digelar di Nusa Dua, Bali. Dari 70 peserta yang diundang, jumlah kehadiran mencapai 110 orang.
Respons itu menjadi sinyal awal bagi ambisi Indonesia menarik dana kelolaan global dalam skala lebih besar. Pemerintah ingin PFII menjadi ekosistem yang memberi kepastian bagi investor besar dan pengelola kekayaan keluarga atau family office.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut tanggapan peserta terhadap rencana tersebut sangat positif. Ia menyampaikan hal itu dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/08/2026).
“Kita undang ada 70 untuk Asia tapi yang datang sampai 110 dan response-nya alhamdulillah boleh saya sampaikan sebetulnya sangat positif,” ujar Rosan. Pemerintah selanjutnya menyiapkan perencanaan bersama Kementerian Keuangan untuk membentuk format PFII.
Bukan Hanya Kawasan Fisik
PFII dirancang sebagai modernisasi arsitektur keuangan nasional, bukan sekadar pembangunan gedung atau kawasan properti. Pemerintah menempatkan transparansi, keamanan, dan standar internasional sebagai elemen utama dalam pengembangannya.
Teknologi finansial menjadi salah satu kebutuhan penting dalam rancangan tersebut. Sistem transaksi digital berkecepatan tinggi dan keamanan siber juga dipandang perlu untuk menopang kegiatan di kawasan finansial itu.
Perhatian terhadap struktur menjadi penting karena hambatan Indonesia dalam menarik smart money selama ini berkaitan dengan ekosistem investasi yang belum terintegrasi. Investor besar membutuhkan kepastian aturan dan jaminan perlindungan sistem sebelum menempatkan dana.
Rosan menekankan bahwa pelaku industri global ingin melihat struktur PFII yang memenuhi ekspektasi mereka. Dengan demikian, insentif saja tidak cukup untuk membangun kepercayaan pasar internasional.
Jakarta Menjadi Tahap Pertama
Pemerintah memutuskan memulai operasional PFII dari Jakarta karena kesiapan infrastrukturnya dinilai paling memungkinkan. Konektivitas serta sarana digital yang telah tersedia membuat pekerjaan dapat segera dijalankan.
Keputusan ini juga berkaitan dengan dorongan untuk memanfaatkan momentum tanpa menunggu kawasan baru selesai dibangun. “Lokasinya untuk awal ini memang di Jakarta dulu. Kenapa? Karena Bapak Presiden ini pengen semua langsung kerja, ada momentumnya ya,” kata Rosan.
| Wilayah | Tahap Pengembangan | Kondisi Pendukung |
|---|---|---|
| Jakarta | Operasional awal PFII | Digital dan konektivitas sudah tersedia |
| Bali | Visi pengembangan jangka panjang | Perlu pembangunan gedung dan fasilitas pendukung |
Bali tidak dikeluarkan dari rencana pengembangan pusat finansial internasional. Lokasi tersebut tetap dipandang memiliki nilai dari sisi lingkungan dan gaya hidup yang lebih eksklusif.
Meski demikian, pemerintah masih perlu membangun infrastruktur, gedung, dan fasilitas pendukung di Bali. Tahapan pengembangan akan berjalan seiring kesiapan sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan keuangan internasional.
UU P2SK Menguatkan Kerangka PFII
Rencana PFII memiliki landasan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Kerangka tersebut menempatkan PFII dalam agenda penguatan sistem keuangan nasional.
Danantara Indonesia akan mengambil peran pada pembangunan fisik dan fasilitas pendukung kawasan. Perannya mencakup pembangunan gedung serta sarana infrastruktur lain yang diperlukan.
“Kalau Danantara ini kita sebetulnya hanyalah sebagai pembangun untuk infrastrukturnya, gedung, dan sarana infrastruktur lainnya,” tambah Rosan. Fasilitas yang dibangun diharapkan mampu mendukung kebutuhan layanan keuangan digital dan keamanan siber.
Apabila ekosistem PFII terbentuk sesuai rencana, Indonesia berpeluang memperluas penempatan dana kelolaan global di dalam negeri. Pemerintah juga berkomitmen melakukan sosialisasi kepada investor dari Eropa dan Timur Tengah pada tahap selanjutnya.
Pengembangan ini diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor keuangan dan teknologi. Selain itu, masuknya modal global berpotensi memperkuat cadangan devisa Indonesia.
