Peringatan kemerdekaan di DPRD Jawa Timur tidak hanya diisi dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo. Ketua DPRD Jatim M. Musyafak Rouf menggunakan forum itu untuk menekankan bahwa pembangunan harus menjawab kebutuhan publik secara adil.
Ia mengingatkan pemerintah daerah dan lembaga perwakilan agar tidak sekadar berorientasi pada capaian program serta pertumbuhan. Manfaat pembangunan, menurut Musyafak, harus menjangkau masyarakat tanpa diskriminasi antarlapisan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim pada Jumat, 14 Agustus 2026. Sidang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Jatim sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Persatuan dan Keadilan Menjadi Dasar
Musyafak menempatkan momentum kemerdekaan sebagai pengingat atas tanggung jawab bersama dalam mengarahkan pembangunan. Ia juga menyoroti pentingnya memperkokoh persatuan bersamaan dengan penegakan keadilan sosial.
“Peringatan ini menuntut komitmen moral kita bersama untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah terus mengabdi pada kepentingan publik. Memperkokoh persatuan serta menegakkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh masyarakat,” tegas Musyafak.
Pesan itu sejalan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang diangkat pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Bagi Musyafak, tema tersebut tidak cukup berhenti sebagai slogan dan perlu diterapkan dalam kebijakan daerah.
Kedaulatan dimaknai sebagai kemampuan untuk menentukan masa depan tanpa ketergantungan asing. Adapun keadilan berarti hasil pembangunan harus tersedia dan dapat dinikmati secara setara oleh seluruh masyarakat.
Ia menyebut kemakmuran sebagai muara dari dua prinsip tersebut. Kemakmuran digambarkan sebagai kesejahteraan lahir dan batin yang tinggi, berkelanjutan, serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.
“Dan makmur pada akhirnya merupakan muara dari kedaulatan dan keadilan, di mana masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan lahir dan batin yang tinggi, berkelanjutan, serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan,” jelasnya. Pernyataan itu menegaskan ukuran pembangunan tidak hanya terletak pada pelaksanaan program.
Tiga Agenda Setelah Rapat Istimewa
Setelah sesi mendengarkan pidato kenegaraan, DPRD Jatim menjadwalkan rapat lanjutan pada pukul 13.00 WIB. Pembahasan berikutnya terkait perubahan anggaran daerah dan dua Raperda inisiatif.
| Agenda | Pokok Pembahasan |
|---|---|
| Perubahan APBD | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 |
| Raperda Inisiatif | Raperda tentang Obat Bahan Alam |
| Raperda Inisiatif | Raperda tentang Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi |
Perubahan APBD Jatim 2026 menjadi salah satu materi yang dibahas setelah rapat istimewa. Dewan juga menjadwalkan penyampaian pandangan terhadap rancangan aturan mengenai obat bahan alam dan jasa transportasi berbasis aplikasi.
Pelajar sebagai Simbol Regenerasi
Suasana sidang kali ini turut melibatkan pelajar SMA dari sejumlah wilayah di Jawa Timur. Kehadiran mereka dipandang sebagai simbol estafet kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045.
Jawa Timur dinilai memiliki kekuatan demografi yang penting bagi ketahanan ekonomi nasional. Posisi generasi muda karena itu dianggap menentukan arah masa depan Indonesia dalam satu hingga dua dekade mendatang.
Musyafak berharap pelajar yang menyaksikan rapat paripurna dapat mengembangkan semangat kepemimpinan. Mereka didorong menjadi pemimpin transformatif yang mampu menjawab kebutuhan zaman.
Menurut Beritajatim.com, rangkaian rapat paripurna tersebut berlangsung hingga siang hari. Forum itu menggabungkan refleksi kemerdekaan dengan pembahasan agenda kebijakan DPRD Jawa Timur.
