Pemeriksaan awal menunjukkan Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay di Nusa Tenggara Timur berada dalam kondisi baik secara visual setelah gempa. Meski demikian, pemerintah masih melanjutkan pemeriksaan teknis yang lebih mendetail terhadap infrastruktur sumber daya air tersebut.
Kondisi bendungan menjadi perhatian karena layanan air merupakan kebutuhan mendasar bagi warga terdampak. Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan air bersih NTT, termasuk pelayanan air minum melalui SPAM Waemese di Labuan Bajo.
Di Manggarai Timur, kerusakan ringan ditemukan pada bendung dan jaringan Daerah Irigasi Wae Laku. Longsoran turut menutup saluran sekunder sehingga penanganan diperlukan untuk menjaga layanan sumber daya air bagi masyarakat.
| Infrastruktur | Wilayah | Hasil Pemeriksaan Awal |
|---|---|---|
| Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay | NTT | Baik secara visual |
| Bendung dan Daerah Irigasi Wae Laku | Manggarai Timur | Kerusakan ringan, saluran sekunder tertutup longsoran |
| SPAM Waemese | Labuan Bajo | Diprioritaskan untuk pemulihan layanan air minum |
Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II telah menyiagakan drilling rig dan truck crane. Peralatan tersebut disiapkan untuk mempercepat respons apabila dibutuhkan dalam penanganan di lapangan.
Di saat layanan air diperiksa, gangguan akses darat juga menjadi pekerjaan besar pascagempa. Sebanyak 12 titik longsoran pada sejumlah ruas jalan telah ditangani oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT.
Penanganan dilakukan agar pemulihan jalan NTT tidak tertunda dan jalur distribusi bantuan dapat kembali berjalan. Loader serta excavator dikerahkan untuk membersihkan material longsoran yang menutup jalan.
| Jalur Terdampak | Jumlah Titik | Jenis Penanganan |
|---|---|---|
| Ruteng-KM 210 | 3 titik | Pembersihan longsoran |
| KM 210-Batas Kabupaten Manggarai | 1 titik | Pembukaan akses |
| Aegela-Batas Kota Ende | 8 titik | Penanganan longsoran untuk menjaga fungsi jalan |
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan di wilayah terdampak. Ia menilai kelancaran akses sangat menentukan pergerakan petugas, warga, dan bantuan logistik.
“Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin,” tegas AHY.
Pemerintah masih memeriksa dan memverifikasi kerusakan pada jalan, jembatan, rumah warga, fasilitas publik, serta infrastruktur layanan dasar lain akibat gempa NTT. Pemeriksaan itu akan menentukan kebutuhan penanganan pada fase berikutnya.
Di sisi kebutuhan pokok, puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden telah diberangkatkan bagi warga terdampak. Kementerian dan lembaga terkait juga menjalankan penanganan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
AHY menyatakan tahap pemulihan tidak berhenti pada respons darurat. Hasil asesmen kerusakan dan kebutuhan masyarakat akan menjadi dasar program rehabilitasi serta rekonstruksi.
Infrastruktur yang dibangun kembali diharapkan lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperbesar perlindungan masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang.
