Australia memiliki sekitar 4,1 juta senjata api pada tahun lalu, dengan lebih dari 1,1 juta unit berada di New South Wales. Di tengah angka tersebut, pemerintah NSW menyiapkan program pembelian kembali yang menargetkan penarikan hingga 274.000 senjata.
Langkah itu akan dimulai pada 2 November 2026 dan diproyeksikan menjadi program penarikan senjata terbesar sejak respons terhadap tragedi Port Arthur pada 1996. Pemerintah ingin mengurangi senjata yang beredar melalui pembatasan baru atas kepemilikan individu.
Batas Baru untuk Pemilik Senjata
Reformasi di NSW menetapkan seseorang hanya dapat memiliki maksimal empat senjata api. Pemilik yang memiliki jumlah melebihi batas itu akan mendapat kesempatan menyerahkan senjatanya melalui skema kompensasi pemerintah.
Kebijakan tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese dan Premier NSW Chris Minns pada Minggu (16/8). Program ini menjadi bagian dari perubahan hukum yang digulirkan setelah penembakan di Sydney.
Skema pembayaran akan dijalankan dalam dua tahap dengan nilai kompensasi yang berbeda. Tahap awal berfokus pada senjata yang jumlah kepemilikannya telah melampaui batas baru di NSW.
| Waktu Pelaksanaan | Sasaran Program | Pembayaran Maksimum |
|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senjata yang melampaui batas kepemilikan | A$1.000 per senjata |
| Awal 2027 | Senjata dengan nilai pasar di atas A$3.000 | A$10.000 per senjata |
Pada tahap pertama, kompensasi yang tersedia mencapai A$1.000 untuk setiap senjata yang diserahkan. Mulai awal 2027, nilai pembayaran dapat naik hingga A$10.000 untuk senjata yang nilai pasarnya melebihi A$3.000.
Minns mengakui program tersebut dapat membebani pembayar pajak hingga ratusan juta dolar. Meski demikian, pemerintah NSW menilai biaya itu perlu dikeluarkan untuk menjalankan tahap pertama reformasi hukum senjata.
Bayang-Bayang Port Arthur
Albanese menilai kondisi saat ini menunjukkan pengendalian senjata masih menjadi perhatian keselamatan publik. Menurutnya, jumlah senjata api di Australia kini lebih banyak daripada ketika negara tersebut menangani dampak tragedi Port Arthur.
“Warga Australia sudah sepatutnya bangga dengan undang-undang senjata api kita, tetapi faktanya saat ini ada lebih banyak senjata di Australia dibandingkan ketika kita menangani program pembelian kembali senjata Port Arthur,” ujar Albanese.
Tragedi Port Arthur terjadi di Tasmania pada 1996 dan menewaskan 35 orang akibat serangan seorang pria bersenjata. Peristiwa itu kemudian menjadi dasar perbandingan bagi skala program pembelian kembali yang kini disiapkan NSW.
Penembakan Bondi Mempercepat Reformasi
Agenda pengetatan senjata memperoleh dorongan baru setelah penembakan saat perayaan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, pada 14 Desember. Sebanyak 15 orang tewas dalam serangan yang memicu respons nasional.
Pemerintah federal sebelumnya memberlakukan aturan baru pada Januari, termasuk rencana pembelian kembali, pemeriksaan lebih ketat bagi pemegang lisensi senjata, dan langkah penindakan terhadap kebencian. Polisi menyatakan pelaku diduga merupakan ayah dan anak yang terinspirasi kelompok militan ISIS.
Naveed Akram, 24 tahun, menjadi salah satu tersangka yang masih menghadapi beberapa dakwaan. Ia didakwa antara lain atas 15 pembunuhan dan belum mengajukan pembelaan.
Perdebatan Menjelang Pemilu
Kebijakan ini ditentang One Nation, partai kanan hingga kanan jauh yang dipimpin pendirinya, Pauline Hanson. Partai itu berjanji membatalkan aturan tersebut jika menang dalam pemilihan negara bagian tahun depan.
Minns menegaskan pemerintah Partai Buruh tidak akan mundur dari kebijakan pengendalian senjata. Dengan posisi yang saling berlawanan itu, pembatasan kepemilikan dan program pembelian kembali akan masuk ke dalam persaingan politik NSW.
